Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan tanggapan positif terhadap nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan empat operator telekomunikasi nasional. Kerja sama ini mencakup penegakan hukum, dengan potensi integrasi data komunikasi dan penyadapan. Sahroni menekankan pentingnya mematuhi prosedur operasional standar (SOP) yang ketat dalam proses penyadapan.
Kejagung menjamin penyadapan hanya dilakukan sesuai SOP dan tidak sembarangan. Hal ini untuk melindungi privasi warga negara. Komisi III DPR RI mengapresiasi jaminan tersebut.
Dukungan Komisi III DPR terhadap Kerja Sama Kejagung dan Operator Telekomunikasi
Ahmad Sahroni, politisi NasDem, menyatakan dukungannya terhadap MoU ini. Ia percaya penyadapan yang dilakukan secara sah dan tepat sasaran akan meningkatkan akurasi penegakan hukum. Dengan demikian, Indonesia tidak akan tertinggal dalam memerangi kejahatan yang semakin canggih.
Proses penyadapan harus didahului dengan bukti kuat dan tidak dilakukan secara sembarangan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan penyadapan hanya digunakan untuk penegakan hukum.
Detail Kerja Sama dan Peran Operator Telekomunikasi
Kejagung bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT XL Axiata. Kerja sama ini difokuskan pada pertukaran dan pemanfaatan data komunikasi untuk mendukung penegakan hukum.
Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menjelaskan kerja sama ini mencakup pemasangan alat penyadapan dan penyediaan rekaman komunikasi. Kerja sama ini juga dinyatakan sesuai dengan UU No. 11/2021 tentang perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Perlindungan Data Pribadi dan Pengawasan DPR
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan data pribadi warga negara. Ia mengingatkan perlunya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Puan menekankan bahwa penegakan hukum yang kuat harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. DPR akan mengawasi setiap integrasi teknologi dalam penegakan hukum, memastikan sesuai etika konstitusi dan prinsip demokrasi. Kemajuan teknologi harus mendukung demokrasi, bukan malah menjadi alat pengawasan yang represif.
Poin-poin Penting Terkait Perlindungan Data Pribadi
- Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
- Kepercayaan publik terhadap institusi hukum hanya akan tumbuh jika negara bertindak sesuai hukum dan menghormati hak-hak warga.
- DPR akan mengawasi setiap integrasi teknologi dalam penegakan hukum agar selaras dengan etika konstitusi dan prinsip demokrasi.
- Akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak sipil harus menjadi pertimbangan utama dalam kolaborasi antara negara dan industri.
Kesimpulannya, kerja sama antara Kejagung dan operator telekomunikasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, perlindungan data pribadi dan pengawasan yang ketat dari DPR menjadi kunci keberhasilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Keseimbangan antara penegakan hukum dan hak asasi manusia harus selalu diutamakan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan kerja sama ini berjalan sesuai dengan aturan hukum dan etika.
