Pemerintah Indonesia telah mencabut aturan tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Langkah ini mendapat dukungan dari beberapa anggota DPR RI, termasuk dari Fraksi PKS.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai Satgas Saber Pungli tidak efektif dan implementatif. Prestasi penindakan pungutan liar yang dilakukan dinilai kecil dan tidak signifikan.
Ketidakefektifan Satgas Saber Pungli
Menurut Nasir Djamil, Satgas Saber Pungli selama ini cenderung mati suri. Oleh karena itu, pembubarannya dianggap sebagai langkah yang tepat.
Ia juga mempertanyakan kejelasan tugas dan fungsi (tupoksi) Satgas Saber Pungli. Hal ini semakin memperkuat alasan untuk pembubaran tersebut.
Nasir menambahkan bahwa upaya pencegahan pungli sebenarnya sudah ada di beberapa lembaga pemerintah. Salah satunya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Alternatif Pencegahan Pungli yang Lebih Efektif
Kemenpan-RB telah memiliki program-program yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi bersih dan melayani. Program ini juga mencakup upaya pemberantasan korupsi, yang secara otomatis dapat mencegah pungli.
Dengan adanya program-program tersebut, Nasir berpendapat bahwa Satgas Saber Pungli sudah tidak lagi diperlukan. Lembaga-lembaga yang sudah ada dinilai sudah cukup untuk menangani permasalahan pungli.
Dukungan dari Anggota DPR Lain
Pendapat Nasir Djamil diamini oleh anggota Komisi III DPR lainnya, Rudianto Lallo. Ia juga menilai pembubaran Satgas Saber Pungli merupakan langkah yang tepat dan efektif.
Rudianto berpendapat bahwa keberadaan berbagai Satgas justru menciptakan tumpang tindih dan inefisiensi. Hal ini menghambat pengawasan dan pemberantasan pungli secara efektif.
Ia menyarankan agar pemberantasan pungli dimaksimalkan oleh penegak hukum yang sudah ada. Tiga penegak hukum tersebut dianggap memiliki kewenangan yang cukup untuk memberantas pungli.
Rudianto menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pemberantasan pungli. Dengan memaksimalkan kewenangan penegak hukum yang sudah ada, diharapkan upaya pemberantasan pungli akan lebih optimal.
Pembubaran Satgas Saber Pungli menimbulkan perdebatan. Namun, dukungan dari beberapa anggota DPR RI menunjukkan adanya persepsi bahwa lembaga tersebut kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Ke depannya, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan pungli dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui lembaga-lembaga yang sudah ada, dengan pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi.
Perlu diingat bahwa pungli merupakan masalah serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang terintegrasi dan komprehensif untuk memberantasnya secara tuntas. Langkah yang diambil pemerintah perlu dikaji dan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitasnya.
