Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Seminar Nasional di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta pada 30 Juni 2025. Seminar yang bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing” ini menekankan komitmen ideologis partai terhadap pendidikan sebagai hak dasar rakyat.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai bidang, membahas pentingnya pendidikan dasar gratis dan inklusif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Diskusi ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berkeadilan.
Seminar Nasional PDI Perjuangan: Pendidikan Dasar Gratis sebagai Pilar Pembangunan
Seminar Nasional yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pendidikan dasar gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno.
Acara ini menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, seperti Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pendidikan
Seminar ini juga membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Putusan ini menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta.
Putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya negara menjamin akses pendidikan dasar gratis dan bermutu bagi seluruh siswa, tanpa memandang status sekolahnya. Ini menjadi koreksi atas kebijakan sebelumnya yang kurang memperhatikan sekolah swasta.
Ketua DPP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin pendidikan dasar gratis. Beliau menegaskan bahwa hal ini harus berlaku untuk semua warga negara, tanpa diskriminasi.
Upaya Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Pendidikan di Indonesia
My Esti Wijayati juga menjelaskan pentingnya seminar ini sebagai forum untuk membangun konsensus nasional. Hal ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan organisasi masyarakat.
Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif dan adil. Semua anak Indonesia, di sekolah negeri maupun swasta, berhak mendapatkan pendidikan yang setara.
DPP PDI Perjuangan memandang perjuangan untuk keadilan pendidikan sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan. Seminar ini mendorong lahirnya kebijakan progresif sesuai amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Bung Karno.
Wakil Bendahara DPP PDIP, Yuke Yurike, menambahkan bahwa seminar ini dihadiri oleh banyak tokoh penting. Diantaranya adalah fungsionaris DPP PDI Perjuangan, perwakilan DPD dan DPC, anggota DPR RI, kepala daerah, dan pemerhati pendidikan.
Partisipasi yang luas ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan. Seminar ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun sistem pendidikan dasar yang berkualitas dan merata.
Dengan demikian, seminar ini bukan hanya sekadar diskusi, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat perjuangan Bung Karno. Harapannya, kolaborasi antara berbagai pihak akan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.
