Malut United akhirnya mencabut sanksi terhadap pelatih Imran Nahumarury terkait kasus pemotongan gaji pemain. Keputusan ini diambil setelah Imran menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada manajemen klub. Wakil Manajer Malut United, Asghar Saleh, menjelaskan bahwa permintaan maaf Imran yang disertai janji untuk tidak memperpanjang masalah ini di media, diterima dengan lapang dada oleh manajemen.
“Imran sudah minta maaf secara tertulis dan berjanji tidak memperpanjang masalah ini di media. Kami menerima itu dengan lapang dada dan berharap jadi pelajaran pribadi baginya,” ungkap Asghar, seperti dikutip Antara. Pernyataan ini menandakan berakhirnya sanksi terhadap Imran, yang sebelumnya terlibat dalam praktik kontroversial yang merugikan para pemain.
Namun, kasus ini belum sepenuhnya selesai. Yeyen Tumena, mantan Direktur Teknik Malut United, hingga kini belum memberikan permintaan maaf atas perannya dalam kasus yang sama. Sikap Yeyen ini membuat manajemen Malut United mengambil langkah tegas dengan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.
“Kalau Yeyen tidak ada itikad baik, kami akan bawa ke jalur hukum. Ini bukan soal pribadi, tapi soal menjaga integritas klub dan dunia sepak bola Indonesia,” tegas Asghar. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Malut United dalam menegakkan aturan dan prinsip-prinsip fair play dalam sepak bola Indonesia. Mereka tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan pemain dan merusak citra klub.
Pihak CNN Indonesia telah berupaya menghubungi Imran Nahumarury dan Yeyen Tumena untuk meminta klarifikasi. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan tanggapan. Keengganan mereka untuk memberikan klarifikasi semakin memperkuat dugaan keterlibatan mereka dalam praktik pemotongan gaji dan transfer pemain yang tidak transparan.
Kasus ini terungkap setelah beberapa pemain Malut United mengungkapkan adanya praktik tidak profesional yang dilakukan oleh kedua mantan petinggi klub tersebut. Praktik tersebut, yang diduga telah berlangsung sejak Malut United berkompetisi di Liga 2, melibatkan pemotongan gaji pemain dan permintaan uang agar bisa dimainkan dalam pertandingan. Hal ini jelas melanggar etika dan profesionalisme dalam dunia sepak bola.
Asghar mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kejadian ini. Ia menyebutkan bahwa pemain lokal juga dimintai uang agar bisa dimainkan, dan fee transfer pemain juga diambil tanpa sepengetahuan manajemen. “Kami kecewa berat. Ada pemain yang mengaku harus menyetor uang agar bisa bermain. Fee pemain juga diambil dan itu jelas melanggar,” ujar Asghar. Pernyataan ini mengungkap betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap para pemain.
Manajemen Malut United berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Kejadian ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan klub sepak bola agar praktik-praktik tidak etis seperti ini tidak terulang kembali. Kejadian ini juga menjadi sorotan bagi pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dalam dunia sepak bola Indonesia.
Selain sanksi terhadap Imran dan rencana membawa kasus Yeyen ke ranah hukum, Malut United juga perlu memperkuat sistem internal untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Hal ini termasuk memperjelas regulasi keuangan klub, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemain, dan membangun sistem pelaporan yang efektif bagi pemain untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
Kesimpulannya, kasus ini menyoroti permasalahan yang lebih luas dalam sepak bola Indonesia, yaitu soal integritas dan transparansi. Meskipun Malut United telah mengambil tindakan terhadap Imran, proses hukum terhadap Yeyen dan upaya pembenahan internal klub menjadi sangat penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang dan menciptakan lingkungan sepak bola yang lebih sehat dan profesional.
