Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa dugaan korupsi kuota haji khusus bukan hanya terjadi pada tahun 2024. Ia menduga praktik korupsi serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan Setyo di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (21/6), seperti dikutip dari Antara. “Ya, sebelum-sebelumnya,” tegasnya.
Setyo menjelaskan bahwa KPK masih menangani kasus ini dan proses penyelidikan masih berlangsung. “Jadi, semuanya dalam tahap proses ya dan menunggu tahapan berikutnya,” tambahnya. Saat ini, KPK tengah fokus pada pengumpulan bukti dan keterangan untuk memperkuat konstruksi kasus korupsi kuota haji ini.
Mengenai kemungkinan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Setyo menyatakan bahwa hal tersebut masih berada dalam rangkaian penyelidikan yang sedang berjalan. KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan pada 20 Juni 2025 terkait penyelidikan dugaan korupsi ini. Proses pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Di sisi lain, Pansus Angket Haji DPR RI juga telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Salah satu poin utama yang disoroti adalah pembagian kuota 50:50 untuk alokasi 20 ribu kuota tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi. Pansus mempertanyakan transparansi dan mekanisme pembagian kuota tersebut.
Kementerian Agama membagi kuota tambahan tersebut menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Pembagian ini menjadi sorotan karena diduga tidak merata dan menimbulkan pertanyaan mengenai potensi penyimpangan. Pansus Angket Haji akan terus menyelidiki temuan-temuan ini untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan kuota haji.
Dugaan korupsi kuota haji ini menimbulkan kekhawatiran publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Masyarakat berharap KPK dapat mengungkap seluruh jaringan pelaku korupsi dan menjerat mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan ibadah haji.
Penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi kuota haji ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan haji di Indonesia. Perbaikan sistem ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi serupa di masa mendatang dan memastikan bahwa dana haji digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan jamaah haji.
Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan dan audit dalam pengelolaan kuota haji. Peningkatan pengawasan dan transparansi akan memperkecil peluang terjadinya praktik korupsi dan memastikan pengelolaan kuota haji yang adil dan merata bagi seluruh calon jamaah.
Kesimpulannya, kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi perhatian publik dan memerlukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan. KPK dan DPR diharapkan dapat bekerja sama untuk mengungkap seluruh fakta dan menjerat para pelakunya. Perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan juga sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
