Empat sekolah swasta di Jakarta Barat terpilih sebagai percontohan program pendidikan gratis tingkat SD dan SMP. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan penggratisan pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Proses percontohan ini masih menunggu regulasi yang jelas dari pemerintah.
Program ini menandai langkah signifikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi semua anak Indonesia. Pemilihan sekolah percontohan ini diharapkan dapat memberikan gambaran efektifitas program dan menjadi rujukan bagi daerah lain.
Sekolah Percontohan Program Pendidikan Gratis
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat telah menetapkan empat sekolah swasta sebagai percontohan program pendidikan gratis. Keempat sekolah tersebut berlokasi di Kecamatan Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk.
Sekolah-sekolah yang terpilih meliputi SMP Al-Hasanah (Sukabumi Utara), SMP Al Inayah (Kedoya Selatan), SMAS Budi Murni 2 (Kedoya Selatan), dan SMKS Maarif Jakarta (Grogol). Pemilihan sekolah ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan representasi dari berbagai latar belakang siswa.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Dasar hukum program pendidikan gratis ini adalah putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait tafsir Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
MK menilai frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam UU Sisdiknas menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, MK memutuskan frasa tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan perlu diinterpretasikan agar selaras dengan prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan. Putusan ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta.
Implementasi dan Tantangan Program
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyatakan bahwa implementasi penuh program pendidikan gratis kemungkinan baru dapat terealisasi pada tahun ajaran 2026/2027. Hal ini dikarenakan tahun anggaran 2025 sudah berjalan setengah jalan.
Alokasi anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, Wamendikdasmen juga menekankan perlunya penyusunan aturan teknis yang jelas. Peraturan tersebut akan mengatur mekanisme pendanaan, pengawasan, dan evaluasi program.
Persiapan Regulasi dan Anggaran
Pemerintah pusat dan daerah tengah berkoordinasi untuk menyiapkan regulasi dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pihak dan pertimbangan.
Penyusunan aturan teknis meliputi mekanisme pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi program. Hal ini penting untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien serta mencapai tujuannya.
Peran Sekolah Swasta
Partisipasi aktif sekolah swasta sangat krusial dalam kesuksesan program ini. Sekolah swasta perlu berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyesuaikan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan.
Kerja sama yang erat antara sekolah swasta dan pemerintah akan membantu dalam implementasi program pendidikan gratis yang efektif dan menyeluruh. Hal ini termasuk pelatihan bagi tenaga kependidikan dalam mengelola program ini.
Sebagai penutup, program pendidikan gratis ini merupakan langkah besar dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, percontohan di Jakarta Barat diharapkan dapat memberikan solusi dan pengalaman berharga dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan.
