Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah bergeliat dengan wacana pemekaran wilayah yang cukup signifikan. Pulau Sumbawa, selama ini bagian integral dari NTB bersama Pulau Lombok, kini menjadi pusat perhatian dengan rencana pembentukan Provinsi Sumbawa yang baru. Gagasan ini semakin menguat seiring rencana pemekaran Kota Sumbawa Besar, yang digadang-gadang menjadi ibu kota provinsi baru.
Potensi pemekaran ini menarik perhatian karena berbagai faktor, mulai dari aspek geografis, ekonomi, hingga kebutuhan akan pemerataan pembangunan. Apakah wacana ini akan terealisasi? Mari kita telusuri lebih dalam.
Alasan Kuat di Balik Wacana Pemekaran Provinsi Sumbawa
Ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi salah satu pendorong utama wacana pemekaran ini.
Lokasi ibu kota NTB saat ini, Mataram, yang berada di ujung barat Pulau Lombok, dinilai menyulitkan akses masyarakat Sumbawa dalam mengurus administrasi pemerintahan.
Meskipun Sumbawa berkontribusi besar pada perekonomian NTB, infrastruktur dan pelayanan publik di pulau ini masih belum merata.
Letak geografis Pulau Sumbawa yang terpisah dari Pulau Lombok juga menjadi pertimbangan penting. Luasnya mencapai 15.105 km², sekitar 76,77% dari total luas Provinsi NTB. Pulau ini terdiri dari empat kabupaten (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima) serta satu kota (Kota Bima).
Pemekaran Kota Sumbawa Besar akan memenuhi syarat minimal lima daerah setingkat kabupaten/kota untuk membentuk provinsi baru, sehingga semakin memperkuat landasan wacana ini.
Potensi Ekonomi Provinsi Sumbawa yang Menjanjikan
Dari sisi ekonomi, Provinsi Sumbawa diperkirakan memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp84,2 triliun pada tahun 2024.
Angka ini menempatkan Sumbawa sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-32 di Indonesia, bahkan mengungguli Papua Barat jika pemekaran terealisasi.
PDRB per kapita Sumbawa diperkirakan mencapai Rp50,32 juta, menempatkannya di posisi ke-30 secara nasional. Ini menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar.
Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Mendukung
Pulau Sumbawa telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang statusnya sebagai provinsi baru.
Jaringan jalan raya yang cukup baik, tiga pelabuhan logistik (Badas, Bima, dan pelabuhan milik PT Aman), serta dua bandara utama (Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin di Sumbawa Besar dan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima) menjadi bukti kesiapannya.
Di sektor pelayanan publik, terdapat 12 rumah sakit dan 33 perguruan tinggi yang siap mendukung pelayanan dasar masyarakat.
Namun, jika pemekaran terjadi, NTB akan mengalami pengurangan wilayah yang signifikan, menjadi hanya 4.567 km² dan PDRB-nya pun akan menurun drastis.
Pertanyaan krusial kini beralih pada kesiapan Kota Sumbawa Besar atau Kota Bima sebagai ibu kota Provinsi Sumbawa. Kajian mendalam dan dukungan dari pemerintah pusat serta masyarakat setempat sangat diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Semangat pemerataan pembangunan dan peningkatan akses pelayanan publik menjadi tujuan utama di balik wacana pemekaran ini. Semoga kajian yang dilakukan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat Sumbawa dan NTB secara keseluruhan.
