Penangkapan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) di Hokota, Prefektur Ibaraki, Jepang, atas tuduhan perampokan pada akhir Juni 2025 kembali menjadi sorotan. Insiden ini bukan sekadar kejadian isolasi, melainkan menambah deretan panjang kasus serupa yang melibatkan WNI di Jepang, mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Peristiwa ini memicu pertanyaan mendalam mengenai kondisi dan perilaku sebagian WNI di Negeri Sakura. Terlebih, para pelaku merupakan overstayer atau pemegang izin tinggal yang telah kadaluarsa.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah memberikan pendampingan hukum kepada ketiga WNI tersebut. Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Sumirat, memastikan KBRI Tokyo berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk memantau kondisi dan menggali informasi terkait motif perampokan. Namun, pendampingan hukum hanya mengatasi dampak, bukan akar permasalahan yang jauh lebih kompleks.
Kasus Kriminal WNI di Jepang: Lonjakan Kejahatan dan Motifnya
Sejumlah kasus kriminal yang melibatkan WNI di Jepang dalam setahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada November 2024, 11 WNI ditangkap di Isesaki, Prefektur Gunma, karena perampokan yang mengakibatkan satu WNI tewas. Di bulan yang sama, di Kakegawa, Prefektur Shizuoka, seorang WNI berusia 24 tahun merampok dan melukai pasangan lansia. Kasus serupa terjadi di Fukuoka pada Juli 2024 dan kasus pembunuhan disertai penyembunyian mayat di Fukushima pada April 2023.
Serangkaian kasus ini menunjukkan perlunya investigasi mendalam untuk mengungkap motif di balik kejahatan tersebut. Apakah ada faktor pendorong umum, seperti tekanan ekonomi, masalah adaptasi budaya, atau faktor lainnya yang perlu diteliti lebih lanjut? Penting untuk memahami akar permasalahan ini agar dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Benturan Budaya dan Tantangan Adaptasi WNI di Jepang
Peningkatan jumlah WNI di Jepang, terutama pemagang (kenshusei) dan pekerja berketerampilan khusus (tokutei ginou), turut menjadi sorotan. Jepang membutuhkan tenaga kerja asing mengingat populasi yang menua. Namun, persiapan yang diberikan kepada WNI dinilai kurang memadai, khususnya dalam hal pemahaman budaya Jepang.
Nawawi Asmat, peneliti kependudukan dari BRIN, menekankan adanya benturan budaya yang signifikan. Banyak WNI membawa kebiasaan dari Indonesia yang bertentangan dengan norma sosial di Jepang. Pelatihan yang diberikan seringkali hanya berfokus pada prosedur teknis dan administrasi, mengabaikan aspek penting adaptasi budaya.
Perbedaan Kebiasaan dan Norma Sosial
Kebiasaan berkumpul dalam kelompok besar, berbicara keras di tempat umum, atau mengekspresikan identitas kelompok yang kuat, dapat dianggap mengganggu di Jepang yang mengedepankan ketertiban dan kesopanan. Hal ini seringkali menjadi sumber konflik dan kesalahpahaman. Kurangnya pemahaman mengenai perbedaan budaya ini menjadi faktor krusial penyebab masalah.
Peran Komunitas, Pemerintah, dan Solusi Ke Depan
Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan program pembekalan bagi WNI yang akan bekerja di Jepang. Program ini harus mencakup pelatihan keahlian teknis, sekaligus pemahaman mendalam mengenai norma sosial dan budaya Jepang. Peran komunitas WNI di Jepang juga sangat penting dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada sesama WNI.
KBRI Tokyo juga perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan pendampingan, tidak hanya dalam hal hukum, tetapi juga dalam hal adaptasi budaya dan penyelesaian masalah sosial. Kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia, KBRI Tokyo, dan komunitas WNI di Jepang sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi WNI di Jepang dan mencegah terjadinya kasus kriminal serupa. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek kultural dan sosial akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini. Meningkatkan pemahaman budaya dan norma sosial Jepang sebelum keberangkatan, serta membangun sistem dukungan yang kuat di tempat tujuan, menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi para WNI di Jepang.