Penutupan tiga sekolah dasar dan larangan penerimaan siswa baru di empat sekolah lainnya di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, telah menimbulkan kekhawatiran. Komisi X DPR RI menerima laporan mengenai permasalahan ini, yang diduga akibat penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti dampak serius kebijakan tersebut terhadap akses pendidikan anak-anak di kawasan TNTN. Beliau menekankan perlunya solusi yang mengedepankan kepentingan peserta didik.
Dampak Penertiban Hutan terhadap Pendidikan di Tesso Nilo
Penertiban kawasan hutan TNTN oleh pemerintah, yang bertujuan untuk merehabilitasi lahan seluas 40.000 hektar yang telah dikuasai secara ilegal, telah berdampak signifikan pada akses pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.
Tiga sekolah dasar terpaksa menghentikan aktivitas belajar mengajar, sementara empat sekolah lainnya dilarang menerima siswa baru. Hal ini menyebabkan ribuan anak kesulitan mengakses pendidikan.
Jarak sekolah terdekat di luar kawasan TNTN lebih dari 20 kilometer, menyulitkan siswa untuk menjangkaunya. Kondisi ini memprihatinkan dan membutuhkan solusi segera.
Upaya Komisi X DPR RI Mencari Solusi
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk menunda relokasi warga di TNTN hingga solusi pendidikan bagi anak-anak terdampak didapatkan.
MY Esti Wijayati mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pendirian sekolah di kawasan tersebut. Proses pemindahan warga dan penataan sekolah tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
Komisi X juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera turun tangan melakukan investigasi dan mencari solusi cepat. Sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah dinilai krusial.
Komisi X berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan. Tujuannya memastikan anak-anak di TNTN tidak kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan.
Perlunya Solusi Komprehensif dan Berkelanjutan
Pemerintah tengah berupaya merehabilitasi kawasan hutan TNTN yang telah rusak akibat aktivitas ilegal. Namun, proses ini harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak.
Komandan Satgas Garuda melaporkan kondisi TNTN yang memprihatinkan, termasuk penurunan populasi gajah dan degradasi lingkungan akibat aktivitas ilegal. Proses pengosongan wilayah dilakukan secara persuasif.
Solusi yang dibutuhkan adalah pendekatan komprehensif yang menyeimbangkan pelestarian lingkungan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pendidikan. Diperlukan _win-win solution_ yang berkelanjutan.
Kehilangan akses pendidikan bagi anak-anak di TNTN merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian segera dari semua pihak. Pemerintah, Komisi X DPR RI, dan berbagai pihak terkait harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Jangan sampai upaya pelestarian lingkungan justru mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.
Proses rehabilitasi TNTN harus dilakukan secara terencana dan hati-hati, memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, terutama pendidikan anak-anak. Mencari solusi yang menguntungkan semua pihak merupakan kunci keberhasilan upaya ini.
