Pemerintah Indonesia melalui Kementerian dan Lembaga Kabinet Merah Putih mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan komisi terkait. Pagu indikatif yang telah ditetapkan dianggap tidak mencukupi untuk menjalankan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berbagai kementerian dan lembaga mengajukan angka yang signifikan, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil dan anggaran yang tersedia. Berikut rinciannya yang disampaikan pada Senin, 7 Juli 2025 di Kompleks DPR RI.
Lonjakan Usulan Anggaran di Kabinet Merah Putih
Menko Polkam Budi Gunawan mengusulkan tambahan Rp 728,8 miliar, jauh melampaui pagu indikatif Rp 126,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk koordinasi lintas sektor dan pembangunan command center politik dan keamanan senilai Rp 250 miliar.
Command center ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi pusat data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real-time. Ini dinilai krusial bagi Kemenko Polkam dalam menjalankan tugasnya.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengajukan tambahan Rp 100,6 miliar. Pagu indikatif kementeriannya hanya Rp 124,6 miliar. Dana tambahan ini ditujukan untuk belanja non-operasional dan modal.
Tahun sebelumnya, Kemenko Kumham Imipas mengalami kesulitan keuangan, bahkan untuk membayar gaji pegawai. Setelah intervensi DPR, alokasi anggaran ditingkatkan, namun realisasinya masih terbatas.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan tambahan Rp 200 miliar untuk pengawalan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya. Anggaran tersebut untuk mendukung koordinasi dan pengawasan proyek skala besar ini.
Dengan usulan tersebut, total anggaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi Rp 315,9 miliar dari pagu indikatif Rp 115,9 miliar. Hal ini mencerminkan besarnya kebutuhan untuk proyek strategis nasional.
Kebutuhan Pangan dan Pembangunan Manusia
Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan Rp 272 miliar, sehingga total usulan anggaran menjadi Rp 410 miliar (dari pagu indikatif Rp 137 miliar). Anggaran ini dialokasikan untuk memantau kebutuhan pangan dan program Koperasi Desa Merah Putih.
Menko PMK Pratikno mengusulkan tambahan Rp 207,2 miliar untuk mencapai total kebutuhan Rp 314 miliar (pagu indikatif: Rp 106,8 miliar). Dana tersebut ditujukan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan penurunan angka stunting.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengusulkan tambahan Rp 276,1 miliar untuk mencapai total Rp 500,1 miliar (pagu indikatif: Rp 223,9 miliar). Fokusnya adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas masyarakat.
Sektor Keamanan dan Penegakan Hukum
Polri mengajukan tambahan anggaran yang sangat signifikan, yakni Rp 63,7 triliun. Total kebutuhan Polri mencapai Rp 173,4 triliun, jauh di atas pagu indikatif Rp 109,6 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, barang, dan modal, termasuk pengadaan kendaraan listrik, kapal cepat, dan pengamanan wilayah. Ini menunjukkan skala besar kebutuhan operasional Polri.
Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan Rp 18,52 triliun. Kebutuhan riil Kejaksaan Agung mencapai Rp 27,4 triliun, sementara pagu indikatif hanya Rp 8,9 triliun.
Anggaran tambahan diperlukan untuk mendukung manajemen, penegakan hukum, dan pelayanan publik yang terus meningkat. Defisit anggaran yang signifikan menunjukkan besarnya beban kerja Kejaksaan Agung.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membutuhkan tambahan Rp 12,6 triliun. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp 20,36 triliun, sementara dana tersedia hanya Rp 7,75 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penguatan infrastruktur digital, literasi digital, dan komunikasi publik.
Sektor Lainnya
Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan tambahan Rp 8,4 triliun untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN dan non-ASN. Penambahan ini disebabkan oleh rekrutmen ASN baru tahun 2024.
Badan Penyelenggara Haji (BPJ) mengajukan tambahan anggaran Rp 179,7 miliar, termasuk untuk menyewa gedung sementara karena belum memiliki kantor sendiri. Komisi VIII DPR RI telah menyetujui usulan ini.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan tambahan Rp 1,19 triliun untuk program Sekolah Rakyat, yang telah disetujui Kementerian Keuangan dan Bappenas. Total anggaran Kemensos menjadi Rp 80,79 triliun.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajukan tambahan Rp 50 miliar untuk program prioritas, termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tambahan Rp 19 miliar untuk operasional.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan kenaikan pagu indikatif dari Rp 13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun untuk swasembada pangan dan hilirisasi komoditas pertanian.
Secara keseluruhan, usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh berbagai kementerian dan lembaga menunjukkan kebutuhan yang signifikan untuk menjalankan program prioritas pemerintahan. Proses pembahasan dan pengesahan anggaran ini akan menjadi fokus perhatian dalam waktu dekat. Tingginya angka-angka yang diajukan menunjukkan tantangan dalam mengelola keuangan negara dan prioritas pembangunan nasional di era Kabinet Merah Putih.
