Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait perjalanan istrinya ke Eropa. Perjalanan tersebut menjadi sorotan publik setelah beredar surat yang diduga meminta pendampingan dan fasilitas dari beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Maman membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan istrinya ditanggung secara pribadi. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mendampingi anaknya yang mengikuti pertandingan misi budaya di Eropa.
Klarifikasi Menteri Maman: Perjalanan Istri ke Eropa Tanpa Biaya Negara
Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 4 Juli 2025. Ia menekankan tidak ada satu rupiah pun dana negara yang digunakan dalam perjalanan tersebut.
Ia menunjukkan bukti pembayaran tiket pesawat dan akomodasi lainnya yang berasal dari rekening pribadi istrinya. Bukti-bukti tersebut telah diserahkan kepada KPK.
Pembayaran seluruh biaya, termasuk tiket pesawat, akomodasi hotel, dan biaya makan, telah dilakukan sejak Mei 2025. Hal ini membuktikan tidak ada niat untuk menggunakan fasilitas negara.
Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa: Mendampingi Anak dalam Pertandingan Budaya
Tujuan utama perjalanan istri Menteri Maman ke Eropa adalah mendampingi anaknya yang mengikuti sebuah kompetisi budaya.
Kompetisi tersebut merupakan agenda rutin sekolah anaknya yang berada di kelas I SMP. Ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dibiayai secara pribadi.
Respon KPK dan Harapan Menteri Maman Atas Klarifikasi
KPK menerima penjelasan dan klarifikasi Maman Abdurrahman dengan terbuka. Maman berharap klarifikasi ini dapat meredakan polemik dan misinformasi yang beredar di media sosial.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Maman secara inisiatif mendatangi KPK untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti pendukung.
Surat yang beredar viral dan tertanggal 30 Juni 2025 ditujukan kepada beberapa perwakilan Indonesia di Turki, Bulgaria, Belgia, Prancis, Swiss, dan Italia. Surat tersebut diduga meminta fasilitas selama kunjungan.
Polemik ini muncul karena adanya kekhawatiran penyalahgunaan jabatan atau kewenangan oleh pejabat publik.
Maman menegaskan bahwa kedatangannya ke KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara. Ia berharap masalah ini dapat segera selesai.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Kejelasan informasi dan bukti yang diberikan oleh Menteri Maman diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang keliru. Verifikasi informasi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah penyebaran berita hoaks.
