Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menghadapi ujian berat. Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan sementara jabatannya. Penangguhan ini terkait dugaan pelanggaran etika dalam percakapan telepon dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Tuduhan pelanggaran konstitusi dan etika pejabat publik diajukan 36 anggota Senat. Mereka mempertanyakan isi percakapan telepon antara Paetongtarn dan Hun Sen pada 15 Juni 2025. Rekaman percakapan tersebut kemudian dipublikasikan Hun Sen, memicu demonstrasi besar-besaran di Bangkok.
Isi Percakapan yang Memicu Kontroversi
Percakapan telepon tersebut terjadi setelah insiden baku tembak di wilayah perbatasan Thailand, Kamboja, dan Laos. Seorang tentara Kamboja tewas pada akhir Mei 2025.
Alih-alih meredakan ketegangan, isi percakapan justru memancing kontroversi. Paetongtarn dinilai menggunakan bahasa tidak profesional dan terlalu akrab dengan Hun Sen.
Dalam rekaman, Paetongtarn menyebut militer Thailand sebagai “masalah”. Ia juga memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman”.
Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Greg Raymond, dosen senior di Pusat Studi Strategis dan Pertahanan, Universitas Nasional Australia, menilai pernyataan Paetongtarn tidak bijaksana dan menunjukkan kurangnya pengalaman politik.
Raymond menambahkan, gaya bahasa Paetongtarn yang terlalu akrab dengan Hun Sen dinilai tidak profesional. Hal senada disampaikan Gordon Conochie, peneliti dari La Trobe University yang fokus pada politik Kamboja.
Hubungan Keluarga Shinawatra dan Hun Sen
Kedekatan keluarga Shinawatra dan Hun Sen memang sudah lama menjadi sorotan. Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Thailand, memiliki hubungan erat dengan Hun Sen.
Hubungan ini menjadi sasaran kritik kelompok nasionalis dan konservatif di Thailand. Mereka mempertanyakan implikasi hubungan tersebut terhadap kebijakan pemerintah Thailand.
Raymond menuturkan, hubungan Thaksin dan Hun Sen sangat dekat. Mereka bahkan pernah tinggal di rumah masing-masing. Hun Sen juga termasuk tamu pertama yang mengunjungi Thailand setelah Thaksin kembali dari pengasingan.
Kedekatan ini, menurut Conochie, menjadi kerugian besar bagi Paetongtarn. Ia harus berupaya memisahkan diri dari hubungan tersebut untuk memulihkan citranya.
Sengketa Perbatasan dan Eskalasi Ketegangan
Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, khususnya di sekitar Kuil Preah Vihear, telah berlangsung lama. Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 memutuskan kuil tersebut berada di wilayah Kamboja.
Namun, Thailand tetap mengklaim area sekitarnya. Ketegangan meningkat pada 2008-2011, hingga terjadi baku tembak yang menimbulkan korban jiwa. ICJ kembali menegaskan putusannya pada 2013.
Insiden penembakan tentara Kamboja baru-baru ini kembali meningkatkan ketegangan. Kamboja membalas dengan berbagai tindakan, termasuk melarang film dan serial Thailand, menghentikan impor produk pertanian, dan memutus koneksi internet.
Thailand membalas dengan memblokir kunjungan wisatawan Kamboja. Raymond mencatat, Hun Sen bahkan dapat memancing emosi publik Thailand hanya dengan unggahan foto di kuil-kuil perbatasan.
Meskipun ketegangan meningkat, para pengamat menilai kemungkinan konflik militer berskala besar kecil. Kedua belah pihak militer tidak menginginkan eskalasi serius. Conochie menambahkan, isu utama saat ini bergeser dari sengketa wilayah ke dampak politik percakapan pribadi kedua pemimpin negara. Fokusnya kini bukan lagi soal wilayah, melainkan dampak politik dari percakapan tersebut.
Peristiwa ini menyoroti kompleksitas hubungan bilateral Thailand-Kamboja, yang terjalin erat namun rawan konflik. Kasus Paetongtarn juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan diplomasi yang bijak dalam menangani hubungan internasional, terutama di tengah sengketa wilayah yang panjang. Ke depan, upaya rekonsiliasi dan pemulihan kepercayaan akan menjadi kunci dalam meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas regional.
