Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial AP dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh pengadilan Myanmar. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan masuk wilayah Myanmar secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata yang dianggap terlarang oleh pemerintah setempat. Kasus ini menyoroti kompleksitas situasi keamanan di Myanmar dan tantangan yang dihadapi WNI yang berada di negara tersebut.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, menjelaskan AP didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme Myanmar, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act. KBRI Yangon telah memberikan pendampingan hukum dan diplomasi sejak penangkapan AP pada 20 Desember 2024.
Vonis Tujuh Tahun Penjara dan Upaya Pembelaan
Setelah menjalani proses persidangan, AP divonis tujuh tahun penjara dan saat ini menjalani hukuman di Penjara Insein, Yangon. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya, termasuk nota diplomatik, akses kekonsuleran, dan pendampingan hukum.
Selain itu, mereka juga memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya serta berupaya mengajukan permohonan pengampunan. Monitoring kondisi AP selama masa hukuman juga terus dilakukan. Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja, sebelumnya telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti kasus ini.
Latar Belakang Konflik di Myanmar
Myanmar tengah dilanda perang saudara yang kompleks sejak kudeta militer tahun 2021. Kudeta tersebut memicu perlawanan dari kelompok etnis dan pasukan pemberontak, yang mengakibatkan melemahnya kekuasaan junta militer.
Konflik ini telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan dua pertiga negara jatuh ke tangan gerakan perlawanan. Pemerintah militer Myanmar, yang terus mengalami kekalahan, kini semakin mengandalkan serangan udara untuk menekan perlawanan. Situasi ini menciptakan lingkungan yang berbahaya bagi warga sipil, termasuk WNI.
Ribuan Kelompok Bersenjata dan Peran AP
Menurut lembaga pemantau Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), terdapat setidaknya 2.600 kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata di Myanmar. Mayoritas kelompok ini dibentuk sebagai penentang kudeta.
Belum ada informasi resmi mengenai identitas kelompok bersenjata yang dikunjungi AP. Namun, beberapa kelompok seperti Arakan Army, Arakan Liberation Army, dan Chin National Army adalah beberapa dari banyak kelompok yang aktif dalam konflik ini. Investigasi BBC menunjukkan bahwa pemerintah militer Myanmar hanya menguasai sekitar 21 persen wilayah negara tersebut.
Abraham Sridjaja menyebut AP, seorang kreator konten berusia 33 tahun, ditahan karena diduga mendanai kelompok pemberontak. Namun, ia menekankan bahwa AP tidak memiliki niat untuk mendanai pemberontakan, dan berharap pemerintah Indonesia dapat berupaya memulangkannya. Pernyataan ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Pemerintah Indonesia terus berupaya melindungi warga negaranya di luar negeri, termasuk di tengah kondisi yang menantang seperti di Myanmar. Kasus AP ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian bagi WNI yang bepergian atau tinggal di daerah konflik. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Upaya diplomasi dan perlindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama.
