Robot Polisi Gagal: Kebutuhan Keamanan Tak Terpenuhi?
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025), menampilkan 25 unit robot dari berbagai jenis. Namun, kehadiran teknologi canggih ini justru menuai kontroversi dan dipertanyakan urgensinya oleh sejumlah pihak.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) misalnya, menilai pameran robot tersebut sebagai gejala *fear of missing out* (FOMO) – sebuah keinginan untuk tidak ketinggalan tren teknologi terkini. Mereka mempertanyakan manfaat nyata robot-robot tersebut bagi kinerja kepolisian.
Kontroversi Robot Polisi: Lebih Gaya daripada Fungsi?
Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana, mengungkapkan kekhawatirannya akan ketidakefisienan pengadaan robot polisi. Ia berpendapat, dana yang dialokasikan seharusnya diprioritaskan untuk teknologi yang lebih bermanfaat.
Menurut Arif, investasi yang lebih mendesak adalah pada teknologi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepolisian. Hal ini penting mengingat masih maraknya kasus kekerasan, pungli, dan penyimpangan prosedur oleh oknum polisi.
Teknologi seperti kamera pengawas dan *body camera* dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja polisi. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat telah menerapkan teknologi ini dengan sukses.
Alternatif Teknologi yang Lebih Urgen
Arif menekankan pentingnya peningkatan pengawasan publik untuk mencegah tindakan-tindakan tidak profesional dari aparat penegak hukum. *Body camera*, misalnya, dapat merekam seluruh aktivitas polisi selama bertugas, sehingga bisa menjadi bukti yang obyektif.
Sistem pengawasan yang transparan diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan, penyiksaan, bahkan pembunuhan di luar proses hukum yang masih sering terjadi. Hal ini menjadi perhatian utama YLBHI terkait penggunaan anggaran kepolisian.
Penggunaan teknologi yang tepat sasaran diharapkan dapat memperbaiki citra dan kinerja kepolisian, bukan sekadar mengikuti tren teknologi terbaru. Prioritas utama seharusnya tetap pada penegakan hukum yang adil dan transparan.
Klarifikasi Pihak Pemasok Robot: Riset, Bukan Pengadaan
Robot-robot yang dipamerkan di HUT Bhayangkara ternyata bukan merupakan pengadaan resmi dari kepolisian. PT Sari Teknologi, pemasok robot, menegaskan bahwa kehadiran robot-robot tersebut merupakan bagian dari program riset dan pengembangan teknologi keamanan.
Direktur Utama PT Sari Teknologi, Yohanes Kurnia Widjaja, menjelaskan bahwa perusahaan bekerja sama dengan Polri untuk melakukan riset pengembangan robot. Belum ada rencana pembelian atau kerja sama bisnis jangka panjang.
Yohanes juga menyayangkan anggapan miring dari masyarakat. Ia menekankan bahwa inisiatif ini merupakan langkah besar dalam pengembangan teknologi keamanan di Indonesia.
Jenis robot yang dipamerkan cukup beragam, meliputi 10 robot humanoid, 10 robot anjing (K9), 2 robot tank, 2 robot topi, dan 1 robot drone pertanian. Semua unit tersebut merupakan milik PT Sari Teknologi.
Yohanes berharap kerjasama riset ini dapat berlanjut dan menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi kepolisian Indonesia di masa depan. Namun, fokus utama tetap pada riset dan pengembangan, bukan pada pengadaan langsung untuk kepolisian saat ini.
Kesimpulannya, perdebatan seputar penggunaan robot dalam kepolisian menunjukkan pentingnya memilih teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Meskipun teknologi canggih menarik perhatian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Kerjasama riset antara pihak swasta dan kepolisian patut diapresiasi, namun tetap harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan terukur agar investasi yang dilakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat.




