Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pemisahan pemilu nasional dan daerah. Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi, salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.
Eddy Soeparno menyoroti potensi peningkatan biaya politik akibat pemisahan tersebut. Ia menilai, pelaksanaan pemilu yang terpisah akan berdampak signifikan pada pengeluaran kampanye.
Dampak Pemisahan Pemilu terhadap Biaya Politik
Menurut Eddy, pada sistem pemilu serentak, anggota DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota dapat bekerja sama secara efektif dan efisien.
Namun, dengan pemisahan pemilu, mereka akan bekerja secara mandiri, sehingga biaya kampanye masing-masing kandidat akan membengkak.
PAN sendiri masih mempelajari secara detail dampak dari keputusan MK ini.
Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi
MK mengabulkan sebagian permohonan Perludem terkait pasal-pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada yang mengatur penyelenggaraan pemilu serentak.
Putusan MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, sepanjang ke depan tidak dimaknai sebagai pemungutan suara serentak untuk pemilu nasional dan daerah.
MK menetapkan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan antara pemilu nasional dan daerah.
Hal serupa juga berlaku untuk Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Perubahan Arti Pasal-Pasal yang Digugat
MK mengubah makna pasal-pasal tersebut agar sesuai dengan konstitusi. Pemilu nasional (DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden) akan diselenggarakan terlebih dahulu.
Setelah itu, dengan jeda waktu minimal dua tahun atau maksimal dua tahun enam bulan, baru akan dilaksanakan pemilu daerah (DPRD provinsi/kabupaten/kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota).
Konsekuensi Pemilu Daerah Tahun 2031
Putusan MK ini berdampak pada jadwal pemilu daerah. Pemilu daerah diperkirakan baru akan digelar pada tahun 2031.
Hal ini dikarenakan masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2029 diperpanjang hingga 2031.
Begitu pula masa jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang akan berakhir tahun 2029, juga diperpanjang dua tahun.
Putusan MK ini menimbulkan tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Selain biaya politik yang diperkirakan meningkat, juga perlu dipertimbangkan strategi kampanye yang efektif dan efisien dalam sistem pemilu yang terpisah.
Perlu perencanaan matang dari KPU dan pemerintah agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan demokratis.
Ke depan, perlu evaluasi menyeluruh terhadap dampak keputusan MK ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi politik masyarakat.
Semoga proses transisi ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak politik yang signifikan.
