Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kepulauan Riau (Kepri) secara resmi menyatakan pencabutan dukungan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, Muhammad Mardiono. Mereka juga menolak pencalonannya kembali dalam Muktamar mendatang. Keputusan ini disampaikan dalam pernyataan resmi yang dibacakan di Tanjungpinang.
Selain pencabutan dukungan, para pengurus DPC dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kepri juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang berlangsung di Batam pada Mei 2025. Mereka menilai proses Muswilub tersebut sarat masalah dan tidak sesuai prosedur partai.
Penolakan Keras Terhadap Hasil Muswilub dan SK DPP
Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPW PPP Kepri, Andi Purnama, yang bertindak sebagai juru bicara. Andi menyatakan penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor 1693/SK/DPP/W/VI/2025.
SK tersebut dianggap tidak merepresentasikan aspirasi DPC se-Kepri dan mengabaikan prinsip kolegialitas partai. Mereka memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada DPP PPP untuk merespon pernyataan penolakan ini. Jika tidak ada tanggapan, jalur hukum administratif internal partai akan ditempuh.
Dorongan Munculnya Figur Baru Pimpinan PPP
Para pengurus DPC dan DPW PPP Kepri mendorong munculnya figur baru untuk memimpin partai. Figur tersebut diharapkan memiliki integritas, kapabilitas, dan visi yang kuat untuk mengembalikan kejayaan PPP pada Pemilu 2029.
Andi Purnama menambahkan bahwa proses Muswilub dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan seluruh pengurus. Ia menilai seolah-olah partai hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, mengingat adanya ketidaksesuaian dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi.
Kritikan Terhadap Proses Muswilub yang Dinilai Cacat Moral
Bendahara DPW PPP Kepri, Effy Yusuf, turut memberikan kritik pedas. Ia menilai Muswilub cacat secara moral karena penunjukan kepengurusan dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi yang memadai.
Effy menuturkan bahwa penunjukan nama-nama dalam susunan kepengurusan seperti “main comot” tanpa melalui proses diskusi dan komunikasi yang seharusnya. Hal ini dianggap tidak etis dan tidak mencerminkan tata kelola partai yang baik.
Beberapa Ketua DPC PPP juga ikut menyuarakan kekecewaan mereka. Ketua DPC PPP Lingga, Saparudin; Ketua DPC Natuna, Pang Ali; dan Ketua DPC Bintan, Firdaus, mengungkapkan protes atas keputusan formatur DPP yang mengabaikan usulan mayoritas formatur dan seluruh DPC, yaitu Gaffaruddin Ibrahim sebagai calon ketua.
Mereka menegaskan bahwa seluruh DPC se-Kepri kompak mengusulkan Gaffaruddin Ibrahim, namun DPP justru menetapkan nama lain tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi mereka diabaikan.
Hingga saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPP PPP terhadap penolakan dari DPW dan DPC se-Kepri. Situasi ini tentunya akan memicu dinamika politik internal PPP menjelang Muktamar mendatang.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya transparansi dan proses demokrasi internal dalam sebuah partai politik. Ketidakpuasan dari tingkat bawah dapat berdampak signifikan pada soliditas dan kinerja partai secara keseluruhan. Semoga DPP PPP dapat merespon tuntutan ini dengan bijak dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.