Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengumumkan pembentukan tim khusus untuk merazia pesantren ilegal di Indonesia. Razia ini diprioritaskan untuk pesantren-pesantren di Jawa Barat, wilayah yang dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Cak Imin menyatakan keprihatinannya atas maraknya pesantren yang beroperasi secara ilegal dan menimbulkan dampak negatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin di Jakarta pada Selasa, 24 Juni 2025. Ia menekankan urgensi penindakan terhadap pesantren-pesantren yang beroperasi di luar koridor hukum dan merugikan citra pendidikan pesantren secara keseluruhan. Jumlah pesantren ilegal yang meresahkan ini dikhawatirkan akan merusak reputasi lebih dari 39.000 pesantren yang terdaftar di Indonesia.
Tim Khusus Razia Pesantren Ilegal di Jawa Barat
Tim khusus yang dibentuk Cak Imin akan berfokus pada penindakan terhadap pesantren ilegal yang beroperasi secara eksploitatif. Tim ini akan menyelidiki dan menindak tegas praktik-praktik yang merugikan santri, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi.
Sasaran utama razia adalah pesantren-pesantren yang telah mendapatkan pemberitaan negatif, dan menimbulkan citra buruk bagi seluruh lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Cak Imin menegaskan komitmennya untuk menertibkan pesantren-pesantren yang tidak sesuai aturan.
Langkah-langkah Penindakan dan Pencegahan Pesantren Ilegal
Cak Imin menjelaskan bahwa penindakan terhadap pesantren ilegal akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memberikan penyadaran dan peringatan kepada pengelola pesantren yang bermasalah. Razia akan menjadi langkah selanjutnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Selain razia, pemerintah juga akan meningkatkan upaya preventif untuk mencegah bermunculannya pesantren ilegal di masa mendatang. Kerja sama dengan Kementerian Agama dan pemerintah daerah sangat krusial dalam hal ini.
Kerjasama Antar Lembaga untuk Pengawasan Pesantren
Pencegahan dan penindakan pesantren ilegal membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Cak Imin berharap Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dapat bersinergi dalam melakukan registrasi, peninjauan ulang, serta deteksi dini terhadap pesantren-pesantren yang mencurigakan.
Upaya registrasi dan peninjauan ulang pesantren secara berkala akan membantu memastikan bahwa semua pesantren beroperasi sesuai standar dan aturan yang berlaku. Deteksi dini juga penting untuk mencegah berkembangnya pesantren ilegal yang mengeksploitasi kemiskinan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak para santri dan menjaga nama baik lembaga pendidikan pesantren di Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan pesantren yang aman, tertib, dan berkualitas. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan jumlah pesantren ilegal dapat ditekan dan citra pesantren di Indonesia dapat terus terjaga. Upaya ini merupakan langkah penting untuk menjamin pendidikan agama yang bermartabat dan melindungi generasi muda bangsa.
