Perdebatan seputar penulisan ulang sejarah Indonesia, khususnya peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998, kembali mencuat. Hal ini muncul setelah Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan keraguannya terhadap klaim “pemerkosaan massal” yang terjadi pada Mei 1998. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana para sejarawan yang terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional akan menyikapi perbedaan pandangan tersebut. Proyek yang menelan biaya Rp 9 miliar ini telah mencapai lebih dari 90 persen penyelesaiannya.
Proyek penulisan ulang sejarah nasional ini melibatkan banyak pakar, mulai dari sejarawan dan arkeolog hingga ilmuwan sosial. Mereka berupaya menyusun kembali narasi sejarah Indonesia dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan objektif. Namun, tantangan muncul dalam menyikapi peristiwa-peristiwa kontroversial seperti pemerkosaan massal tahun 1998.
Pandangan Berbeda Mengenai Pemerkosaan Massal 1998
Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan, menyangkal sifat “massal” dari peristiwa pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1998. Ia meragukan kesimpulan tim pencari fakta terkait hal ini. Pernyataan ini bertolak belakang dengan berbagai kesaksian korban dan dokumen historis yang telah ada sebelumnya.
Profesor Singgih Tri Sulistiyono, editor umum proyek penulisan ulang sejarah, menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini terutama berfokus pada penggunaan istilah “massal”. Ia mengakui bahwa penggunaan istilah tersebut masih menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya konklusif menurut pandangan Fadli Zon. Meskipun demikian, proyek penulisan ulang tetap akan memasukkan peristiwa tersebut ke dalam narasinya.
Objektivitas Sejarah dan Tantangan Penulisan Ulang
Penulisan sejarah, seobjektif apapun, tak luput dari kepentingan. Singgih menekankan pentingnya validitas sumber yang otentik dan kredibel sebagai kunci objektivitas. Tim penulisan ulang sejarah berupaya untuk mengkaji berbagai sumber, termasuk arsip pemerintah, laporan investigasi, dan kesaksian korban, agar mendapatkan gambaran yang selengkap mungkin.
Tantangan dalam menulis sejarah periode reformasi, terutama peristiwa tahun 1998, memang cukup besar. Kurangnya sumber yang terdokumentasi dengan baik dan beragam interpretasi atas peristiwa yang terjadi membuat proses penulisan menjadi lebih kompleks. Tim penulis perlu menyaring dan menganalisis berbagai sumber dengan cermat.
Mencari Keseimbangan Narasi dan Kesatuan Bangsa
Singgih menjelaskan bahwa intervensi Fadli Zon lebih difokuskan pada aspek persatuan bangsa. Menteri Kebudayaan menekankan pentingnya agar penulisan sejarah tidak memecah belah, melainkan memperkuat kohesivitas nasional. Ia juga berharap agar penulisan sejarah ini dapat membantu dalam merekonstruksi identitas bangsa Indonesia.
Tim penulisan ulang sejarah berupaya menyeimbangkan antara objektivitas historis dengan kebutuhan untuk menjaga persatuan. Mereka berupaya menyajikan narasi yang akurat dan berimbang, tanpa mengabaikan fakta-fakta penting, namun tetap memperhatikan konteks sosial politik dan dampaknya terhadap kebangsaan. Proses ini membutuhkan kehati-hatian dan diskusi yang mendalam antar para sejarawan.
Proses penulisan ulang sejarah memang penuh tantangan. Perbedaan persepsi dan kepentingan politik seringkali mempengaruhi interpretasi peristiwa masa lalu. Namun, dengan mengutamakan validasi data, kehati-hatian dalam penyusunan narasi, dan komitmen pada objektivitas, diharapkan proyek ini dapat menghasilkan sejarah nasional yang lebih akurat, lengkap, dan berimbang. Hasilnya nanti akan menjadi cerminan dari upaya bangsa Indonesia untuk memahami masa lalunya secara utuh dan bijak.
