Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, baru-baru ini menyoroti maraknya pesantren palsu di Jawa Barat. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Cak Imin menekankan perlunya tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini.
Angka kekerasan seksual di pesantren Jawa Barat menjadi perhatian serius. Kondisi ini mendorong Cak Imin untuk mengambil tindakan.
Pesantren Palsu dan Kekerasan Seksual: Isu Krusial di Jawa Barat
Cak Imin menyatakan keprihatinan mendalam atas banyaknya pesantren yang dinilai palsu di Jawa Barat. Ia menghubungkan fenomena ini dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di sejumlah pesantren.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat membuka International Conference of the Transformation of Pesantren (ICTP) di Jakarta. Konferensi ini dihadiri oleh 300 perwakilan pesantren dari berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa pesantren yang terbukti terlibat kasus kekerasan seksual tidak pantas disebut sebagai lembaga pendidikan agama yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Cak Imin menggunakan istilah “pesantren palsu” untuk menggambarkan kondisi ini.
Langkah Konkret: Razia dan Satuan Tugas Khusus
Untuk mengatasi permasalahan ini, Cak Imin berencana melakukan razia di sejumlah pesantren di Jawa Barat. Razia ini bertujuan untuk menindak tegas pesantren yang terbukti terlibat dalam kasus kekerasan seksual.
Selain razia, Cak Imin juga telah membentuk satuan tugas khusus yang menangani kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Satgas ini dipimpin oleh Bu Nyai Hindun Anisah.
Cak Imin juga mengategorikan kekerasan seksual sebagai dosa besar bagi pesantren, selain perundungan dan intoleransi.
Transformasi Pesantren: Harapan untuk Masa Depan
ICTP yang berlangsung pada 24-26 Juni 2025 bertujuan untuk mendorong transformasi pesantren. Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan dua usulan utama.
Pertama, memperbaiki sistem dan cara kerja pesantren agar lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kedua, memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait perbaikan sistem pesantren, termasuk revisi UU Pendidikan dan UU Pesantren.
Cak Imin berharap konferensi ini menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, berkualitas, dan bebas dari kekerasan seksual. Ia menekankan pentingnya peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia.
Ke depannya, upaya perbaikan dan pengawasan terhadap pesantren perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan pesantren menjalankan fungsi pendidikan dan pengasuhan dengan baik, serta melindungi santri dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.
Melalui konferensi dan pembentukan satgas, diharapkan dapat tercipta lingkungan pesantren yang aman dan kondusif bagi para santri. Upaya ini juga diharapkan dapat mengembalikan citra positif pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bermartabat.
Permasalahan kekerasan seksual di pesantren membutuhkan penanganan yang serius dan komprehensif. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
