Presiden Jokowi dinilai perlu memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong. Hal ini mengemuka setelah ahli hukum administrasi negara menyarankan kehadiran Jokowi untuk memperjelas peran koperasi Inkopkar dalam kasus tersebut. Pernyataan ini muncul dalam persidangan Tom Lembong yang sedang berlangsung.
Pernyataan ahli tersebut didasari pada kesaksian mantan Ketua Inkopkar, Mayjen Felix Hutabarat, yang menyebutkan adanya perintah dari Presiden Jokowi untuk membantu pengendalian harga gula dan operasi pasar. Kejelasan mengenai peran Presiden Jokowi dalam hal ini dianggap krusial untuk menentukan nasib Tom Lembong.
Peran Inkopkar dan Perintah Presiden Jokowi
Sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong memasuki babak baru dengan munculnya pernyataan ahli yang menyarankan agar Presiden Jokowi dihadirkan sebagai saksi. Ini berkaitan dengan kesaksian Mayjen Felix Hutabarat yang mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden Jokowi untuk melibatkan Inkopkar dalam operasi pasar gula.
Pengacara Tom Lembong secara spesifik menanyakan kepada ahli hukum, apakah seorang menteri dapat menolak perintah presiden. Ahli tersebut menegaskan pentingnya bukti tertulis, seperti nota dinas, untuk mendukung klaim adanya perintah tersebut. Jika bukti tertulis tidak tersedia, kehadiran Jokowi untuk memberikan klarifikasi dianggap sebagai solusi yang lebih tepat dan objektif.
Ketidakjelasan Bukti dan Perlunya Klarifikasi Presiden
Ketiadaan bukti tertulis yang mendukung klaim perintah Presiden Jokowi kepada Inkopkar menjadi poin krusial dalam persidangan. Ahli hukum menyarankan agar pihak Tom Lembong menghadirkan bukti yang kuat untuk mendukung klaim keterlibatan Inkopkar atas perintah presiden.
Ketiadaan bukti ini memicu saran agar Presiden Jokowi sendiri yang dihadirkan untuk memberikan keterangan. Hal ini diyakini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan objektif mengenai peran Presiden dalam kasus ini, serta membantu proses peradilan berjalan dengan lebih adil dan transparan.
Tanggapan Tom Lembong dan Pihak Hukumnya
Tom Lembong sendiri menganggap pernyataan ahli mengenai perlunya kesaksian Presiden Jokowi sebagai hal yang menarik. Ia mengakui pentingnya konfirmasi langsung dari Presiden Jokowi terkait keterlibatan koperasi TNI-Polri dalam operasi pasar pengendalian harga gula.
Namun, Tom Lembong tidak secara eksplisit menyatakan keinginan untuk menghadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum selanjutnya kepada pengadilan. Sementara itu, tim kuasa hukum Tom Lembong menyatakan masih akan mendalami saran tersebut. Mereka akan mempertimbangkan langkah selanjutnya setelah mempelajari semua fakta yang ada dalam persidangan, termasuk keterangan saksi dan bukti yang telah diajukan.
Keterangan Mayjen Felix Hutabarat dalam persidangan sebelumnya, menyebutkan bahwa keterlibatan Inkopkar merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi melalui KSAD. Perintah tersebut terkait dengan upaya pengendalian harga gula dan operasi pasar. Kesaksian ini menjadi landasan utama munculnya saran agar Presiden Jokowi memberikan klarifikasi langsung. Proses hukum akan terus berjalan, dan semua pihak menunggu keputusan pengadilan selanjutnya. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara.
