Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, berharap Pengadilan Singapura segera memutuskan sidang pendahuluan (committal hearing) ekstradisi buron kasus korupsi KTP elektronik, Paulus Tannos. Sidang yang berlangsung selama tiga hari, 23-25 Juni 2025, diharapkan menghasilkan keputusan pada tanggal 25 Juni. Keputusan ini, meskipun belum final, menjadi langkah krusial dalam proses pemulangan Tannos ke Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah melengkapi seluruh dokumen dan bukti yang dibutuhkan oleh Jaksa Agung Singapura untuk mendukung permohonan ekstradisi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membawa Tannos ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keberhasilan ekstradisi ini sangat dinantikan mengingat kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara triliunan rupiah.
Sidang Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
Sidang pendahuluan ekstradisi Paulus Tannos, yang juga dikenal sebagai Tjhin Thian Po, dimulai pada Senin, 23 Juni 2025 di State Court, Singapura. Sidang ini dipimpin oleh District Judge Luke Tan dan akan berlangsung hingga 25 Juni 2025. Kejaksaan Agung Singapura bertindak sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dalam persidangan ini.
Jaksa Agung Singapura akan mempresentasikan bukti-bukti dan permintaan ekstradisi resmi dari Pemerintah RI. Paulus Tannos, sebagai pihak yang dituduh, juga berhak mengajukan bukti-bukti untuk membela dirinya. Putusan pengadilan akan menentukan apakah syarat hukum telah terpenuhi untuk mengekstradisi Tannos ke Indonesia.
Proses Hukum Pasca Sidang Pendahuluan
Apabila Pengadilan Singapura mengabulkan permohonan ekstradisi, Paulus Tannos akan ditanyai mengenai kesediaannya untuk diekstradisi secara sukarela atau akan mengajukan banding. Baik Jaksa Agung Singapura maupun Tannos sendiri memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
Jika Tannos menerima putusan tanpa mengajukan banding, proses ekstradisi akan segera dilanjutkan. Namun, jika Tannos mengajukan banding, proses hukum akan berlanjut dan proses ekstradisi akan tertunda hingga proses banding selesai. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, akan terus memantau perkembangan hukum ini.
Peran Pemerintah Indonesia dan Dukungan Internasional
Pemerintah Indonesia telah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Singapura dalam proses ekstradisi ini. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan dokumen dan bukti yang lengkap serta kehadiran perwakilan pemerintah dalam sidang. Kerja sama internasional ini diharapkan dapat memastikan kepulangan Tannos ke Indonesia untuk menjalani proses hukum di tanah air.
Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, telah memberikan pernyataan resmi terkait jalannya sidang. Beliau menegaskan bahwa Jaksa Agung Singapura akan mewakili Pemerintah RI dan mempresentasikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung permohonan ekstradisi. Proses ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberantas korupsi dan membawa para pelakunya ke pengadilan.
Setelah sidang pendahuluan, diharapkan keputusan pengadilan akan segera dikeluarkan. Proses hukum selanjutnya akan bergantung pada keputusan tersebut dan sikap Paulus Tannos. Baik Indonesia maupun Singapura sama-sama berkomitmen untuk memastikan proses ekstradisi ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara. Semoga kasus ini dapat segera diselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan. Keberhasilan ekstradisi Paulus Tannos akan menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum dan kerjasama antar negara dalam kasus-kasus korupsi serupa di masa mendatang.
