PT Taspen (Persero) akan mengubah metode penyaluran dana pensiun PNS mulai 1 Juli 2025. Pembayaran pensiun untuk dua golongan tertentu, yang sebelumnya melalui BTPN dan BWS, akan dialihkan ke Kantor Pos Indonesia.
Perubahan Sistem Penyaluran Dana Pensiun PNS
Langkah ini bertujuan meningkatkan keamanan transaksi dan akurasi data penerima pensiun. Taspen menjamin tidak ada pemotongan hak pensiunan, termasuk tiga tunjangan utama yang tetap dibayarkan tepat waktu. Namun, perubahan ini telah menimbulkan beragam reaksi dari para pensiunan.
Beberapa pensiunan khawatir akan kepraktisan metode baru ini. Mereka mempertanyakan kemudahan dan efisiensi pencairan dana melalui Kantor Pos dibandingkan transfer bank. Kekhawatiran lain muncul terkait ketepatan waktu pembayaran dan kelengkapan komponen gaji dan tunjangan.
Tiga Tunjangan Utama yang Tetap Dibayarkan
Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024, tiga tunjangan utama tetap diterima pensiunan yang terdampak. Tunjangan Anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok untuk maksimal dua anak di bawah 21 tahun, belum menikah, dan tak memiliki penghasilan sendiri. Jika masih bersekolah/kuliah di atas 21 tahun, perlu menyertakan surat keterangan dari institusi pendidikan.
Tunjangan Pasangan (Suami/Istri) diberikan sebesar 10% dari gaji pokok pensiunan. Tunjangan ini merupakan bagian dari tunjangan keluarga.
Tunjangan Pangan (Beras) dihitung berdasarkan harga beras pemerintah (Rp7.242/kg). Setiap penerima mendapat Rp72.420 per bulan (setara 10 kg beras), yang dapat dibayarkan dalam bentuk uang atau beras fisik.
Prosedur dan Persiapan bagi Para Pensiunan
Meskipun pembayaran dialihkan, kewajiban pensiunan untuk melakukan otentikasi berkala tetap berlaku. Pensiunan yang belum melakukan verifikasi data diminta segera menyelesaikannya sesuai jadwal yang telah ditentukan.
PT Pos Indonesia telah mempersiapkan layanan prioritas bagi pensiunan. Layanan ini meliputi pembukaan loket khusus dan pendampingan transaksi.
Para pensiunan juga diimbau untuk memastikan data mereka terdaftar dengan benar di sistem Taspen sebelum 1 Juli 2025. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan keamanan penyaluran dana pensiun.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan hak-hak pensiunan tetap terpenuhi. Taspen dan Kantor Pos Indonesia menyediakan layanan bantuan melalui call center dan loket khusus untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kendala yang mungkin timbul. Koordinasi yang baik antara semua pihak diharapkan mampu memastikan kelancaran kebijakan baru ini tanpa mengurangi hak-hak pensiunan. Meskipun terdapat penyesuaian di awal, perubahan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penipuan dan kesalahan data di masa mendatang.