Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kabar gembira bagi para pemilik kendaraan bermotor di Jakarta. Mulai hari ini, Sabtu, 14 Juni 2025, Pemprov DKI menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini merupakan bentuk relaksasi pajak dalam rangka memperingati HUT ke-498 Kota Jakarta dan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemutihan pajak ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025. Dengan kebijakan ini, warga Jakarta yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat merasakan sedikit keringanan beban finansial.
Pemutihan Pajak Kendaraan: Keringanan Beban Warga Jakarta
Kebijakan ini memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi, termasuk bunga keterlambatan dan denda. Artinya, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan, tanpa perlu menanggung beban tambahan denda atau bunga.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di momen spesial ini. Pemprov DKI berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga.
Periode pemutihan pajak berlaku mulai 14 Juni 2025 hingga 31 Agustus 2025. Prosesnya otomatis terintegrasi dalam sistem pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus.
Syarat dan Cara Memanfaatkan Pemutihan Pajak
Untuk memanfaatkan program pemutihan pajak ini, wajib pajak perlu menyiapkan beberapa dokumen penting. Dokumen tersebut diperlukan untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan.
Berikut adalah dokumen yang harus disiapkan:
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan yang tertera di STNK beserta fotokopinya.
- Surat kuasa, jika pembayaran dilakukan oleh pihak lain.
- Uang tunai sejumlah tagihan pokok pajak kendaraan tahun 2025.
Proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Wajib pajak tidak perlu khawatir dengan proses yang rumit, karena sistem pembayaran sudah terintegrasi dengan baik.
Pemanfaatan Layanan Online untuk Mengecek Tagihan Pajak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan pengecekan tagihan pajak secara online. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek tagihan pajak kendaraan mereka.
Pengecekan tagihan pajak dapat dilakukan melalui dua kanal resmi: website resmi Samsat PKB2 Jakarta di https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/ dan aplikasi layanan publik JAKI. Kedua kanal ini memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai tagihan pajak kendaraan.
Informasi yang tersedia meliputi besarnya tunggakan pajak, besaran pokok pajak yang harus dibayarkan, serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Dengan adanya layanan online ini, proses pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan transparan.
Kebijakan pemutihan pajak ini merupakan kesempatan yang baik bagi warga Jakarta untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena kebijakan ini hanya diberikan satu kali. Semoga kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.
