Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran disambut positif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat. Keputusan ini dinilai sangat krusial bagi pemulihan sektor perhotelan yang terdampak signifikan akibat larangan sebelumnya.
Penutupan ini telah menyebabkan kerugian besar, khususnya bagi pelaku usaha di Jawa Barat. Beberapa hotel bahkan terpaksa gulung tikar karena penurunan okupansi yang drastis.
Dampak Positif Kebijakan Mendagri Bagi Sektor Perhotelan Jabar
Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, menyatakan rasa syukur atas kebijakan baru tersebut. Ia berharap kebijakan ini dapat membantu menghidupkan kembali sektor perhotelan di Jawa Barat yang tengah terpuruk.
Setidaknya tiga hotel di Kabupaten Bogor dan Kota Depok telah tutup permanen akibat penurunan okupansi yang signifikan. Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah penutupan hotel-hotel lainnya.
Dodi menambahkan, meskipun menyambut baik kebijakan ini, PHRI Jabar tidak memaksakan pemerintah daerah untuk selalu menggunakan hotel untuk rapat. Fleksibilitas tetap diperlukan.
Harapan PHRI Jabar Terhadap Pemerintah Daerah
PHRI Jabar berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk kembali menggelar kegiatan di hotel. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan menyelamatkan sektor perhotelan.
Dodi menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah. Meskipun begitu, ia memahami bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah masing-masing.
Ia optimistis, imbauan Mendagri akan diindahkan oleh gubernur, bupati, dan wali kota di Jawa Barat. Semoga sektor perhotelan dapat pulih dan kembali bergairah.
Penjelasan Mendagri Tito Karnavian Mengenai Kebijakan Baru
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan mengadakan kegiatan di hotel dan restoran. Namun, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran.
Tito menjelaskan bahwa penggunaan hotel dan restoran untuk kegiatan pemerintahan tetap diizinkan, asalkan tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Prioritas tetap pada efisiensi anggaran.
Pernyataan Mendagri ini disampaikan saat menghadiri Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram pada Rabu (4/6/2025). Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan dukungan terhadap sektor usaha.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara penghematan anggaran pemerintah dan pemulihan ekonomi di sektor perhotelan dan restoran.
Secara keseluruhan, kebijakan Mendagri ini memberikan angin segar bagi sektor perhotelan di Jawa Barat. Meskipun masih dibutuhkan waktu dan upaya lebih lanjut untuk pemulihan sepenuhnya, langkah ini dinilai sebagai langkah positif dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
PHRI Jabar akan terus memantau perkembangan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemulihan ekonomi daerah menjadi tujuan utama.