Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengambil langkah tegas terkait pertambangan nikel di Raja Ampat. Empat perusahaan pertambangan kehilangan izin operasionalnya. Keputusan ini memicu pertanyaan besar tentang dampak lingkungan dan ekonomi dari aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia.
Di tengah kontroversi ini, muncul kekhawatiran mengenai potensi dampak serupa di puluhan pulau kecil lainnya di Indonesia. Jumlah pulau kecil yang terancam pun menjadi sorotan, mengingat peran vitalnya bagi lingkungan dan masyarakat lokal.
Pencabutan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat: Sebuah Langkah Tegas
Pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Alasan pencabutan izin ini antara lain dampak lingkungan dan lokasi tambang yang berada di kawasan geopark.
PT Gag Nikel, perusahaan tambang nikel milik negara, tetap beroperasi. Namun, pemerintah akan mengawasi ketat operasional perusahaan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan praktik penambangan yang berkelanjutan.
Perbedaan kebijakan antara empat perusahaan swasta dan PT Gag Nikel ini telah memicu berbagai reaksi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan pernyataan terpisah yang menekankan perlunya peninjauan izin lingkungan untuk PT Gag Nikel.
KLHK juga menuntut PT Gag Nikel untuk melakukan pemulihan dampak ekologis yang terjadi akibat kegiatan operasionalnya. Langkah ini menunjukkan kompleksitas masalah dan perbedaan pandangan dalam penanganan pertambangan di kawasan sensitif lingkungan.
Dampak Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil: Ancaman yang Nyata
Catatan KLHK menyebutkan sejumlah pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang yang izinnya dicabut. PT Anugerah Surya Pratama, misalnya, menyebabkan pencemaran akibat jebolnya kolam pengendapan.
PT Kawei Sejahtera Mining beroperasi di luar wilayah izin, sementara PT Mulia Raymond Perkasa melakukan eksplorasi tanpa dokumen lingkungan yang lengkap. PT Nurham, meski belum beroperasi, telah mendapatkan izin seluas 3.000 hektare.
Raja Ampat, sebagai jantung keanekaragaman hayati laut, memiliki status kawasan strategis nasional konservasi. Aktivitas pertambangan di wilayah ini jelas menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan.
Pernyataan pejabat Kementerian ESDM sebelumnya yang menyatakan tidak ada masalah dengan pertambangan di Raja Ampat berbeda dengan temuan KLHK. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan perspektif dan pentingnya koordinasi antar kementerian.
Jumlah Pulau Kecil Terancam dan Dampaknya
Indonesia memiliki ribuan pulau kecil, dan puluhan di antaranya terancam oleh aktivitas pertambangan. Data dari berbagai sumber menunjukkan jumlah yang bervariasi, namun semuanya mengindikasikan skala masalah yang besar.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat setidaknya 35 pulau kecil yang berpotensi terdampak, dengan 195 izin usaha pertambangan seluas 351.933 hektare. Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu contoh nyata.
Di Pulau Kabaena, 73% wilayahnya telah dibebani izin pertambangan, mengakibatkan deforestasi, pencemaran, dan dampak signifikan terhadap mata pencaharian penduduk lokal.
Selain ancaman pertambangan, setidaknya 226 pulau kecil telah diprivatisasi untuk berbagai kepentingan, termasuk pariwisata dan konservasi. Hal ini semakin mempersulit upaya pelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
Kerusakan ekosistem di pulau-pulau kecil sulit dipulihkan. Pulau-pulau kecil berfungsi sebagai benteng pesisir, wilayah tangkapan ikan, dan ruang hidup masyarakat adat dan nelayan.
Hilangnya pulau-pulau kecil akibat pertambangan akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat setempat, kesehatan, dan menimbulkan kemiskinan struktural. Konflik sosial pun sering terjadi karena masyarakat menolak aktivitas pertambangan.
Menghitung Kerugian Ekologis dan Ekonomi
Kerugian akibat kerusakan ekosistem akibat pertambangan sulit diukur secara akurat, tetapi bisa dihitung dari beberapa aspek. Nilai kontribusi alam (NCP) yang hilang bisa diukur secara ekonomis.
Contohnya, nilai ekosistem sebagai penyedia pangan, pendapatan dari pariwisata, dan serapan karbon yang hilang akibat deforestasi. Semua aspek ini memiliki nilai ekonomis yang signifikan.
Pulau-pulau kecil juga merupakan pusat keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik yang terancam punah. Kerusakan habitat akibat pertambangan akan berdampak pada kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut.
Pendapatan negara dari sektor pertambangan memang besar, tetapi perlu dipertimbangkan kerugian yang lebih besar akibat kerusakan lingkungan. Data menunjukkan pendapatan negara dari sektor pertambangan mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
Studi menunjukkan kerugian ekonomi akibat pertambangan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, termasuk deforestasi, pencemaran, dan biaya kesehatan. Kerusakan lingkungan, khususnya terumbu karang, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih.
Kesimpulannya, kebijakan pertambangan di pulau-pulau kecil perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Prioritas harus diberikan pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Perhitungan ekonomi yang komprehensif, memperhitungkan kerugian lingkungan jangka panjang, sangat penting dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.
