Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengkritik pernyataan maaf Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kekurangan pelayanan jemaah haji tahun 2025. Ia berpendapat permintaan maaf bukanlah solusi yang tepat.
DPR RI, sejak awal, telah memperingatkan potensi masalah teknis dalam penyelenggaraan ibadah haji. Cucun menilai permintaan maaf seharusnya tidak menjadi solusi utama atas masalah yang telah diprediksi.
Permintaan Maaf Menag Dinilai Tidak Cukup
Cucun menyatakan bahwa permintaan maaf dari pejabat negara memang sah, tetapi bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Menurutnya, ini menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah dalam mengatasi kendala.
DPR RI telah menjalankan fungsi pengawasan dengan mengingatkan Kementerian Agama mengenai potensi masalah. Peringatan ini khususnya berkaitan dengan perubahan sistem pelayanan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Cucun mencontohkan masalah transportasi dari Mekah ke Arafah dan masalah tenda di Arafah sebagai bukti kurangnya antisipasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam mencegah masalah.
DPR RI Sudah Memberikan Peringatan Dini
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR RI telah mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, akan potensi masalah pelayanan haji. Peringatan ini disampaikan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji.
Perubahan sistem pelayanan oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi fokus utama peringatan tersebut. DPR RI menekankan pentingnya antisipasi terhadap perubahan sistem ini.
Cucun menyatakan bahwa ia telah memperingatkan Menteri Agama tentang potensi masalah. Namun, peringatan tersebut tampaknya tidak diindahkan.
Pelayanan Haji: Siklus yang Seharusnya Terprediksi
Cucun menilai permintaan maaf, meskipun secara etika dihargai, tidaklah cukup. Pemerintah seharusnya menunjukkan kesiapan sejak awal, bukan setelah masalah muncul.
Pelayanan haji merupakan siklus tahunan yang memungkinkan pembelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya, tidak ada alasan untuk tidak siap.
Kegagalan dalam mengantisipasi masalah menunjukkan kurangnya perencanaan dan evaluasi yang komprehensif. Hal ini perlu dibenahi untuk penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya.
PPIH Pastikan Semua Jemaah Haji Indonesia Telah Meninggalkan Mina
Terlepas dari kontroversi pernyataan maaf Menteri Agama, PPIH Arab Saudi memastikan tidak ada jemaah haji Indonesia yang tertinggal di Mina. Semua jemaah telah meninggalkan Mina pada 9 Juni 2025.
Jemaah haji nafar awal meninggalkan Mina pada 8 Juni 2025. Jemaah haji nafar tsani meninggalkan Mina pada 9 Juni 2025.
Kepala Satuan Operasional Armuzna PPIH Arab Saudi, Harun Ar-Rasyid, menyatakan proses pendorongan jemaah dari Mina ke Makkah telah selesai.
Penyisiran di Mina dan Penemuan Jemaah Tertinggal
Setelah proses pendorongan jemaah, petugas melakukan penyisiran di area Mina. Penyisiran ini dilakukan di seluruh tenda sektor dan markaz.
Dalam penyisiran tersebut, ditemukan satu jemaah haji yang tertinggal. Jemaah tersebut langsung diserahkan ke tim Misi Haji Indonesia di Mina dan dibawa ke Makkah.
Selain jemaah tertinggal, petugas juga menemukan sejumlah barang milik jemaah. Barang-barang tersebut diamankan dan akan diserahkan ke masing-masing sektor di Makkah.
Harun Ar-Rasyid menyatakan bahwa pada pukul 16.00 waktu Arab Saudi, semua tenda jemaah Indonesia di Mina sudah kosong. Tidak ada lagi jemaah yang tertinggal.
Kejadian ini, meskipun menunjukkan adanya kekurangan, juga membuktikan upaya PPIH dalam memastikan semua jemaah haji Indonesia kembali dengan selamat. Perlu evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang, serta memastikan respon yang lebih cepat dan efektif dari pemerintah atas kritik dan masukan dari DPR.
