Sebanyak 50 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan mengikuti retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor pada akhir Juni 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Retret ini merupakan lanjutan dari retret gelombang pertama yang telah berlangsung pada Februari 2025 di Akmil Magelang. Baik Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memastikan kehadiran mereka dalam retret gelombang kedua ini.
50 Kepala Daerah Ikuti Retret Gelombang Kedua di Jatinangor
Mendagri Tito Karnavian memastikan sekitar 50 kepala daerah terpilih akan mengikuti retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor. Retret ini direncanakan berlangsung pada akhir Juni 2025.
Materi dan pembekalan yang diberikan dalam retret gelombang kedua tidak jauh berbeda dengan retret gelombang pertama di Akmil Magelang. Hal ini disampaikan langsung oleh Mendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sebelumnya juga telah menyampaikan informasi serupa terkait retret gelombang kedua ini. Ia menyebutkan durasi retret gelombang kedua akan lebih singkat dibandingkan retret gelombang pertama.
Setelah retret gelombang kedua, akan diadakan retret khusus untuk kepala daerah hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan seluruh kepala daerah.
Retret Gelombang Pertama di Akmil Magelang: Sukses dan Transparan
Retret gelombang pertama di Akmil Magelang dihadiri 494 dari 503 kepala daerah yang dijadwalkan. Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Ketua DPR RI Puan Maharani turut hadir dalam acara tersebut.
Retret tersebut berlangsung selama delapan hari. Kegiatan ini resmi ditutup pada Jumat, 28 Februari 2025.
Kemendagri telah melaporkan pelaksanaan retret kepada KPK dan menyatakan kesiapan untuk diaudit. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa pelaksanaan retret sesuai aturan dan pendanaannya berasal dari APBN. Tidak ada penggunaan APBD dalam kegiatan ini.
Terkait laporan mengenai PT Lembah Tidar Indonesia, Wamendagri menyatakan Kemendagri tidak menelisik lebih jauh mengenai kepemilikan perusahaan tersebut. Koordinasi dilakukan langsung dengan pihak pengelola tempat retret.
Laporan Dugaan Korupsi ke KPK: Tanggapan Kemendagri
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan koalisi masyarakat sipil telah melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang kepada KPK. Laporan tersebut diajukan pada Jumat, 28 Februari 2025.
Beberapa poin yang disoroti dalam laporan tersebut antara lain kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tanpa dasar hukum yang jelas, serta pembiayaan yang diduga tidak sesuai aturan. Hal ini menjadi sorotan penting yang memerlukan klarifikasi.
Laporan tersebut juga menyoroti dugaan konflik kepentingan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) yang ditunjuk sebagai penyelenggara retret. Keterlibatan LTI dianggap tidak melalui proses tender yang transparan dan terbuka.
Komisaris Utama dan Direktur Utama PT LTI disebut sebagai kader Partai Gerindra dan pejabat aktif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengadaan jasa penyelenggaraan retret tersebut.
Secara keseluruhan, retret kepala daerah bertujuan untuk memberikan pembekalan dan penyegaran pengetahuan bagi para pemimpin daerah yang baru dilantik. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan retret ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi penyimpangan.
Ke depan, mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel perlu diimplementasikan dalam penyelenggaraan kegiatan serupa agar terhindar dari potensi pelanggaran hukum dan menjaga integritas pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan dana negara digunakan secara efektif dan efisien.
