Pemerintah tengah menghadapi tantangan serius dalam menarik minat sektor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, yang mengaku prihatin dengan sinyal keengganan tersebut. Keterlibatan swasta dinilai sangat krusial untuk menutupi defisit pendanaan pembangunan infrastruktur nasional.
Minimnya minat swasta dalam skema KPBU berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang masif. Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur nasional hingga tahun 2029 sangat besar, membutuhkan solusi pendanaan yang komprehensif.
Keengganan Swasta Terhadap Skema KPBU: Sebuah Sinyal Peringatan
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan kekhawatirannya atas informasi yang ia terima dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Donny Rahajoe. Donny mengindikasikan adanya keengganan dari pihak swasta untuk terlibat dalam proyek KPBU. Hal ini menjadi perhatian serius karena keterbatasan anggaran negara.
Pemerintah mengakui pentingnya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa dukungan swasta, pemerintah akan kesulitan mencapai target pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi keengganan tersebut dan mengembalikan kepercayaan sektor swasta.
Kendala dan Tantangan dalam Skema KPBU
Donny Rahajoe menyorot beberapa penyebab di balik keraguan dunia usaha terhadap skema KPBU. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih dan fragmentasi kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait. Ini menciptakan ketidakpastian dan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan.
Sebagai contoh, Donny menuturkan pengalamannya selama dua setengah tahun terlibat dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Hingga saat ini, belum ada satu pun proyek KPBU yang berhasil mencapai tahap *financial closing*. Ketidakjelasan ini membuat pengusaha ragu untuk berinvestasi.
Fragmentasi Kebijakan Antar Kementerian
Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi seringkali membuat proses *financial closing* menjadi sangat panjang dan rumit. Hal ini meningkatkan risiko dan biaya bagi investor swasta, sehingga membuat mereka enggan berpartisipasi.
Proses perizinan dan koordinasi antar kementerian juga membutuhkan penyederhanaan. Peningkatan transparansi dan kepastian hukum akan menjadi daya tarik bagi investor swasta.
Upaya Pemerintah Mengatasi Kesenjangan Pendanaan Infrastruktur
Pemerintah menyadari besarnya kesenjangan pendanaan (funding gap) dalam pembangunan infrastruktur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp1.905 triliun.
Dari jumlah tersebut, APBN hanya mampu menutupi sekitar Rp678,91 triliun (35,63 persen), sementara APBD menyumbang sekitar Rp473,28 triliun (24,87 persen). Ini menyisakan kesenjangan pendanaan sebesar Rp753 triliun.
- Sumber Pendanaan APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih terbatas dan harus diprioritaskan untuk berbagai kebutuhan lain.
- Sumber Pendanaan APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga memiliki keterbatasan dan prioritas tersendiri.
- Solusi KPBU: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha menjadi solusi untuk menutupi kesenjangan pendanaan yang signifikan.
Kementerian PUPR terus berupaya mendorong berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk KPBU, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum kepada para investor swasta. Kepercayaan merupakan kunci utama untuk keberhasilan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional. Peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga, penyederhanaan regulasi, serta transparansi yang lebih baik akan menarik minat investor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
