Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Forum Purnawirawan TNI (FPPTNI) telah melayangkan surat resmi ke DPR dan MPR, mendesak pemberhentian Gibran dari jabatannya. Tudingan nepotisme, konflik kepentingan, dan kurangnya kapasitas menjadi dasar desakan tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu ini dengan tegas. Beliau menekankan bahwa sistem kepresidenan di Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara paket, bukan terpisah seperti di Filipina.
Tuduhan Terhadap Wakil Presiden Gibran
Surat FPPTNI bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tertanggal 2 Juni 2025, menjabarkan sejumlah alasan di balik tuntutan pemakzulan. Salah satu poin penting adalah dugaan nepotisme yang terjadi selama proses pencalonan Gibran.
Selain itu, FPPTNI juga menyinggung isu konflik kepentingan Gibran dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Tuduhan kurangnya kapasitas Gibran sebagai Wakil Presiden juga turut diangkat dalam surat tersebut.
Keterkaitan Gibran dengan akun daring “Fufufafa” yang kontroversial juga menjadi perhatian. Akun tersebut dinilai menyerang beberapa tokoh penting, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Meskipun belum ada bukti langsung, isu ini semakin memperkeruh situasi.
Tanggapan Presiden Jokowi dan Mekanisme Pemakzulan
Presiden Jokowi secara langsung membantah upaya pemakzulan Gibran yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Beliau menegaskan bahwa pemakzulan hanya dapat dilakukan jika terbukti adanya pelanggaran berat, seperti korupsi, pengkhianatan negara, atau perbuatan tercela.
Prosedur pemakzulan Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945 dan memerlukan proses yang panjang dan rumit. Proses ini melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Proses Pemakzulan Wakil Presiden Menurut UUD 1945
- DPR mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR jika ada dugaan pelanggaran berat oleh Wakil Presiden.
- Usulan tersebut kemudian diajukan ke MK untuk diteliti dan diputuskan.
- DPR membutuhkan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna untuk melanjutkan proses.
- MK memiliki waktu maksimal 90 hari untuk memutuskan apakah pelanggaran terbukti.
- Jika terbukti, DPR melanjutkan usulan ke MPR.
- Sidang paripurna MPR digelar dalam 30 hari, dengan syarat kuorum dan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir.
- Wakil Presiden yang dituduh diberi kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan akhir diambil.
Dengan proses yang kompleks dan persyaratan hukum yang ketat, peluang keberhasilan pemakzulan Gibran dinilai sangat kecil. Hal ini kecuali jika ditemukan bukti kuat pelanggaran hukum yang dapat diverifikasi secara sah.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Gibran terkait isu pemakzulan ini. Namun, sorotan tajam dari publik dan elite politik menunjukkan bahwa dinamika politik di awal pemerintahan Prabowo-Gibran masih cukup bergejolak.
Meskipun desakan pemakzulan mencuat, proses hukum yang ketat dan belum adanya bukti kuat pelanggaran berat menjadi faktor utama yang menghambat upaya tersebut. Ke depan, perkembangan situasi politik dan respon dari pihak terkait akan terus menjadi perhatian publik.
Perlu diingat bahwa stabilitas pemerintahan merupakan hal krusial. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi dan proses hukum yang adil dalam menghadapi isu-isu seperti ini. Ketegasan Presiden Jokowi dalam hal ini menunjukkan komitmen terhadap sistem hukum yang berlaku.
