Memberantas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan tantangan besar yang membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Psikolog klinis Ratih Ibrahim menekankan pentingnya peran orang tua, sekolah, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi anak dari kekerasan seksual, termasuk di ranah digital.
Ratih Ibrahim, dalam wawancara dengan Antara pada 5 Juni 2025, mengungkapkan perlunya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Hal ini memungkinkan anak untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual tanpa rasa takut.
Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual
Orang tua memiliki peran krusial dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Mereka perlu membangun komunikasi yang suportif dan terbuka dengan anak-anak mereka.
Selain itu, orang tua juga harus mendampingi dan mengedukasi anak tentang keamanan digital. Anak perlu diajarkan bagaimana memilih konten yang aman untuk dibagikan di media sosial.
Pendidikan mengenai keamanan digital sangat penting untuk melindungi anak dari potensi kekerasan seksual online. Orang tua perlu mengajarkan anak tentang risiko dan cara melindungi diri di dunia maya.
Tanggung Jawab Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan Aman
Sekolah berperan penting dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi anak untuk berkembang. Sekolah perlu merancang kurikulum pendidikan seksual yang sesuai usia dan pelatihan literasi digital yang aman.
Sekolah juga perlu menyediakan sistem pelaporan internal yang melindungi korban dan memastikan respons cepat terhadap laporan kekerasan seksual. Sistem ini harus mudah diakses dan dijamin kerahasiaannya.
Penting bagi sekolah untuk memberikan edukasi tentang kekerasan seksual kepada siswa dan guru. Edukasi ini harus komprehensif dan mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual.
Keberpihakan pada korban sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual di sekolah. Privasi korban harus dijaga dan tindakan yang tepat harus diambil untuk mendukung pemulihan mereka.
Peran Pemerintah dan Strategi Pencegahan yang Komprehensif
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat regulasi terkait konten digital yang melibatkan anak. Proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu dipercepat dan dipermudah.
Pemerintah juga dapat mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis digital yang mudah diakses masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas dapat mendorong kampanye lingkungan digital yang aman bagi anak.
Pernikahan dini, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, merupakan bentuk kekerasan seksual yang harus dihentikan. Pemerintah berkomitmen melindungi hak anak dan mencegah pernikahan di bawah usia 19 tahun.
Kasus pernikahan dini di Lombok Tengah, NTB, yang melibatkan anak berusia 15 dan 17 tahun, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan orang tua yang memaksa pernikahan anak.
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram telah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Upaya hukum ini penting untuk memberikan efek jera dan mengubah pola pikir masyarakat.
Meskipun upaya hukum penting, perubahan pola pikir masyarakat juga diperlukan. Nilai-nilai adat yang bertentangan dengan hukum positif harus diubah melalui edukasi dan sosialisasi.
Dalam menghadapi konten kekerasan seksual di media sosial, hentikan penyebarannya, simpan bukti, dan laporkan ke pihak berwajib. Jangan menyebarkan informasi pribadi korban seperti nama dan foto.
Perlindungan anak dari kekerasan seksual membutuhkan kerja sama semua pihak. Komunikasi terbuka, edukasi yang tepat, regulasi yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas merupakan kunci keberhasilan dalam upaya ini. Hanya dengan kerja sama yang solid, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan melindungi hak-hak anak.
