Kericuhan di Bursa Kerja Bekasi: Cerminan Krisis Lapangan Kerja dan Lemahnya Manajemen Penyelenggaraan
Sebuah insiden memilukan terjadi di bursa kerja (job fair) Kabupaten Bekasi pada Selasa, 27 Mei 2025. Antusiasme tinggi pencari kerja berujung pada kericuhan, bahkan menyebabkan beberapa orang pingsan akibat saling dorong. Peristiwa ini menjadi sorotan, tak hanya bagi masyarakat Bekasi, tetapi juga bagi para pengamat ketenagakerjaan di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, turut angkat bicara mengenai permasalahan ini.
Insiden tersebut bukan hanya menggambarkan tingginya angka pengangguran, tetapi juga mengungkap kelemahan sistem penyelenggaraan job fair itu sendiri. Kurangnya antisipasi dan manajemen yang buruk mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali.
Desakan Pekerjaan yang Tinggi dan Manajemen yang Buruk
Nurhadi, dalam keterangannya pada Senin, 2 Juni 2025, menyatakan bahwa kericuhan di job fair tersebut merupakan cerminan nyata dari kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Situasi ekonomi yang kurang kondusif, ditambah dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor, membuat job fair menjadi rebutan.
Ia menekankan bahwa kericuhan yang terjadi, yang dipicu oleh perebutan akses untuk memindai QR code berisi lowongan kerja, menunjukkan kelemahan sistem penyelenggaraan. Ketidaksiapan panitia dalam mengelola jumlah peserta yang membeludak mengakibatkan situasi chaos. Panitia seharusnya telah mempersiapkan sistem yang lebih baik dan antisipasi lonjakan pengunjung.
Sistem informasi digital yang kurang matang juga menjadi sorotan.
Perlunya Antisipasi dan Perencanaan yang Matang
Ke depan, Nurhadi menyarankan agar penyelenggaraan job fair dipersiapkan dengan lebih matang. Hal ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya: perencanaan alur masuk yang tertib, pembagian lokasi yang efektif untuk mengurangi kepadatan massa, serta pengaturan jadwal yang fleksibel.
Pentingnya antisipasi ini semakin krusial mengingat tingginya angka pengangguran saat ini. Job fair bukan sekadar acara seremonial, tetapi merupakan peluang penting yang sangat dinanti-nantikan oleh ribuan pencari kerja. Penyelenggaraan yang buruk hanya akan menimbulkan kecemasan dan kerugian bagi pencari kerja.
Penyelenggaraan job fair yang profesional sangat diperlukan.
Peran Pemerintah dan Perusahaan dalam Menyerap Tenaga Kerja
Nurhadi juga menekankan peran pemerintah daerah dalam mendorong perusahaan-perusahaan di kawasan industri Bekasi untuk lebih aktif menyerap tenaga kerja lokal. Perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan berbagai fasilitas dan insentif dari pemerintah, menurutnya, juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Ia juga mendesak agar ada regulasi yang tegas untuk memastikan sektor industri tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mengurangi angka pengangguran. Pemerintah perlu hadir dengan pendekatan yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis data, bukan hanya mengandalkan sistem yang terbukti tidak efektif.
Regulasi yang tegas diperlukan untuk menyeimbangkan keuntungan perusahaan dan penyerapan tenaga kerja.
- Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.
- Adanya insentif bagi perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal dapat menjadi pertimbangan.
- Peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi juga perlu dilakukan agar calon pekerja memiliki skill yang sesuai kebutuhan industri.
Kericuhan di job fair Bekasi menjadi tamparan bagi semua pihak yang terkait.
Semoga ke depannya, penyelenggaraan job fair dapat lebih terorganisir, efektif, dan berpihak pada pencari kerja sehingga tercipta suasana yang kondusif dan memberikan harapan baru bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting betapa krusialnya peran pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi masalah pengangguran struktural, khususnya di daerah-daerah industri.
