Paulus Tannos, tersangka korupsi proyek e-KTP, kembali menjadi sorotan setelah menolak pulang ke Indonesia dan malah mengajukan penangguhan penahanan di Singapura. Hal ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi III DPR RI, Mafirion, yang menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari seorang buronan. Kasus ini menjadi ujian besar bagi penegakan hukum Indonesia.
Negara harus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi, termasuk mengembalikan Tannos ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keberhasilan membawa pulang Tannos akan menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam penegakan hukum dan keadilan.
Desakan Tegas DPR untuk Ekstradisi Paulus Tannos
Mafirion, anggota Komisi III DPR RI, dengan tegas menyatakan penolakan Tannos untuk kembali ke Indonesia sebagai penghinaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya masalah satu individu, melainkan mengenai wibawa hukum negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Mafirion pada Senin, 2 Juni 2025, setelah beredar kabar mengenai pengajuan penangguhan penahanan Tannos di Singapura. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak dan tidak tinggal diam.
Langkah Strategis Pemerintah dalam Memulangkan Tannos
Pemerintah diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam proses ekstradisi Tannos. Kementerian Hukum dan HAM harus memimpin upaya ini dengan menyiapkan dokumen hukum secara lengkap dan rapi.
Koordinasi intensif dengan otoritas Singapura sangat krusial. Hal ini harus dilakukan melalui jalur diplomatik dan hukum, memanfaatkan perjanjian ekstradisi yang telah ada antara kedua negara.
Peran Kementerian Terkait
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memiliki peran penting. Mereka harus segera membekukan paspor Tannos dan mencabut akses dokumen keimigrasian lainnya.
Kerja sama dengan Interpol dan pembaruan daftar cegah tangkal di seluruh pintu imigrasi juga perlu dilakukan untuk mencegah Tannos melarikan diri ke negara lain.
Konsekuensi dan Dampak Kasus Tannos terhadap Citra Indonesia
Kegagalan membawa pulang Tannos akan berdampak buruk terhadap citra Indonesia di mata internasional. Hal ini akan menunjukkan kelemahan sistem penegakan hukum dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Sebaliknya, keberhasilan ekstradisi Tannos akan menjadi pesan kuat bagi para koruptor lainnya. Indonesia akan menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan tidak akan memberikan ruang bagi para pelanggar hukum untuk bersembunyi di luar negeri.
Keberhasilan mengembalikan Tannos ke Indonesia untuk menjalani proses hukum merupakan sebuah keharusan. Ini bukan hanya soal mengejar satu tersangka korupsi, namun juga tentang penegakan supremasi hukum dan keadilan. Hal ini juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Keadilan harus ditegakkan, dan negara harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Upaya maksimal untuk memulangkan Tannos akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga marwah bangsa di mata internasional.