Kecelakaan tambang di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang menewaskan belasan penambang menyisakan duka mendalam. Insiden ini menjadi sorotan tajam, mengungkap permasalahan serius dalam pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan di Jawa Barat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengecam keras peristiwa nahas tersebut. Mereka menilai kecelakaan ini sebagai bukti nyata lemahnya sistem keselamatan dan pengawasan pertambangan di daerah tersebut.
Tata Kelola Tambang yang Buruk di Jawa Barat
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini. Ia menekankan bahwa kecelakaan tambang di Gunung Kuda bukanlah kasus yang terisolasi.
Banyak praktik pertambangan di Jawa Barat masih jauh dari standar profesional, menurut Iwang. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan pemerintah.
Iwang menambahkan, banyak perusahaan tambang hanya mementingkan perizinan sebagai formalitas. Mereka tidak menjalankan kewajiban sesuai dokumen lingkungan, seperti AMDAL, RKL, dan RPL.
Pelanggaran yang Terjadi di Lapangan
Walhi menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan pada tambang Gunung Kuda, meskipun memiliki izin resmi. Penggunaan alat berat yang tidak sesuai spesifikasi izin menjadi salah satu temuannya.
Jam operasional tambang juga melanggar aturan. Dokumen izin menyebutkan operasional 8 jam, namun kenyataannya beroperasi 24 jam nonstop. Ini merupakan pelanggaran yang jelas.
Walhi mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap hal tersebut. Siapa yang bertanggung jawab jika bukan pemerintah yang memberikan izin dan seharusnya melakukan pengawasan?
Maraknya Tambang Ilegal di Jawa Barat Selatan
Selain masalah tambang legal yang bermasalah, Iwang juga menyoroti peningkatan tambang ilegal di wilayah selatan Jawa Barat. Garut, Sukabumi, Cianjur, dan Pangandaran menjadi wilayah yang paling terdampak.
Peningkatan tambang ilegal ini diduga terjadi pasca penerbitan aturan baru dari Kementerian ESDM. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Kerusakan lingkungan dan korban jiwa akibat tambang tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan pemberian izin.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Penegakan Hukum
Iwang menegaskan bahwa pemerintah memiliki andil besar dalam tragedi tambang Gunung Kuda. Peran pemerintah dimulai dari proses pemberian izin, pengawasan, hingga pemulihan sosial untuk keluarga korban.
Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Regulasi pertambangan di Indonesia, termasuk Jawa Barat, sebenarnya sudah cukup baik, namun penegakan hukumnya lemah.
Walhi berharap agar kejadian di Gunung Kuda tidak terulang. Mereka mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas pelanggaran di sektor pertambangan.
Perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa di masa mendatang. Hal ini membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat.
Kejadian ini menjadi pengingat penting akan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam industri pertambangan. Keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama.