Polemik antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan DPRD Jabar akhirnya mereda. Hal ini berkat klarifikasi yang disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna Kamis lalu (22/5/2025), yang disambut positif oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan.
Klarifikasi tersebut menjadi respons atas kontroversi pernyataan Dedi Mulyadi dalam Musrenbang Cirebon yang dianggap merendahkan dewan. Sebelumnya, Fraksi PDIP bahkan sempat melakukan walkout sebagai bentuk protes.
Iwan Suryawan: Kebijakan Jabar Harus Dibahas Bersama DPRD
Iwan Suryawan menekankan pentingnya peran DPRD dalam setiap pengambilan kebijakan di Jawa Barat.
Semua kebijakan yang berdampak luas harus dibahas bersama DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan kelembagaan dalam menyelesaikan masalah.
Meskipun Gubernur Dedi Mulyadi sering turun langsung ke lapangan, ada masalah yang membutuhkan penanganan kelembagaan.
Pentingnya Dukungan Regulasi dan Peran Dinas Terkait
Iwan Suryawan mendorong keterlibatan lebih besar DPRD dan dinas terkait dalam setiap kebijakan strategis Jawa Barat.
Hal ini penting untuk memastikan setiap kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan perlunya dukungan hukum yang kuat dalam setiap eksekusi kebijakan di lapangan.
Tanpa backup regulasi yang memadai, potensi pelanggaran aturan akan semakin besar.
Hentikan Polemik di Media Sosial, Komunikasi Terbuka Lebih Efektif
Iwan Suryawan berharap komunikasi antara eksekutif dan legislatif ke depannya akan lebih terbuka.
Ia menyarankan agar setiap permasalahan diselesaikan melalui forum resmi, bukan media sosial.
Debat antar pejabat di media sosial dinilai kurang efektif dan tidak produktif.
Komitmen Gubernur Dedi Mulyadi terhadap DPRD akan terlihat dari langkah-langkah nyata ke depan.
Kerjasama yang erat antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa.
Dedi Mulyadi Akui Gaya Kepemimpinan yang Kontroversial
Gubernur Dedi Mulyadi mengakui bahwa gaya kepemimpinannya seringkali dinilai kontroversial dan cenderung one man show.
Namun, ia berdalih hal tersebut dilakukan untuk mengejar efektivitas dan hasil di lapangan.
Ia mencontohkan keberhasilannya dalam menangani penambangan liar sebagai bukti efektivitas strateginya.
Meskipun demikian, ia tetap mengapresiasi kritik dari DPRD dan menganggapnya sebagai hal yang sehat dalam demokrasi.
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya peran DPRD dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
Ia melihat kesepahaman dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa.
Secara keseluruhan, peristiwa ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan gaya kepemimpinan yang berbeda, komunikasi yang terbuka dan penghormatan terhadap peran masing-masing lembaga negara sangat krusial dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
