Polemik pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Pondok Betung, Tangerang Selatan, oleh organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya akhirnya menemui titik terang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kepemilikan lahan tersebut sah berada di tangan BMKG.
Penegasan ini sekaligus membantah klaim GRIB Jaya yang sebelumnya menguasai lahan seluas 127 ribu meter persegi tersebut. Penangkapan 11 anggota GRIB Jaya oleh Polda Metro Jaya semakin memperkuat bukti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan ormas tersebut.
1. Nusron Wahid Kecam Arogansi GRIB Jaya
Menteri Nusron Wahid menyatakan keheranannya atas klaim GRIB Jaya yang mengaku mengamankan lahan atas permintaan ahli waris. Ia menilai sikap tersebut arogan dan sangat disayangkan.
Pemerintah tegas menyatakan BMKG memiliki sertifikat hak pakai atas lahan tersebut. Tidak ada catatan sengketa tanah antara BMKG dan pihak manapun.
Nusron menekankan pentingnya menghormati hukum dan proses hukum yang berlaku. Pemerintah tidak akan mentolerir tindakan sewenang-wenang yang merugikan negara.
2. Polda Metro Jaya Tangkap 11 Anggota GRIB Jaya
Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap 11 anggota GRIB Jaya yang diduga menduduki lahan BMKG. Mereka diduga telah melakukan pendudukan selama dua hingga tiga tahun.
Selain pendudukan, GRIB Jaya juga diduga melakukan tindakan komersialisasi lahan. Mereka dilaporkan memungut biaya kepada pedagang dan penjual hewan kurban yang berjualan di lahan tersebut.
Besaran biaya yang dipungut pun cukup signifikan. Pedagang kaki lima dikenakan biaya Rp3,5 juta per bulan, sedangkan penjual hewan kurban dipatok harga Rp22 juta.
Polisi juga telah membongkar posko GRIB Jaya yang didirikan di atas lahan tersebut. Proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan.
3. BMKG Kuasai Lahan Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai
BMKG telah menunjukkan sertifikat hak pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003 (sebelumnya SHP No. 0005/Pondok Betung) sebagai bukti kepemilikan lahan. Kepemilikan ini telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007 mengukuhkan hak pakai BMKG atas lahan tersebut. Dokumen ini menjadi bukti kuat atas legalitas kepemilikan BMKG.
Dengan adanya bukti kepemilikan yang sah dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, klaim GRIB Jaya atas lahan tersebut dinyatakan tidak berdasar.
Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pertanahan. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.
Kejelasan status kepemilikan lahan BMKG diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan.
Ke depannya, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan perlindungan aset negara agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kerja sama antar instansi terkait juga perlu ditingkatkan untuk menjaga keutuhan aset negara.
