Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk mengelola parkir. Langkah ini mendapat dukungan dari Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Lefy. Ia melihatnya sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah parkir liar yang selama ini meresahkan warga Jakarta.
Lefy optimistis BUMD dapat menangani permasalahan parkir secara lebih profesional dan transparan. Sistem digital yang semakin canggih diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan pengelolaan parkir.
Dukungan Terhadap Pembentukan BUMD Parkir
Muhammad Lefy, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur Pramono Anung untuk membentuk BUMD pengelola parkir. Ia menekankan pentingnya langkah ini untuk mengatasi keluhan warga terkait parkir liar yang sudah berlangsung lama.
Menurutnya, pengelolaan parkir yang lebih profesional dan transparan akan terwujud dengan adanya BUMD. Kehadiran BUMD juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perencanaan Matang Menjadi Kunci Keberhasilan
Meskipun mendukung pembentukan BUMD, Lefy mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang. Ia menekankan perlunya regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, SDM yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi terkini.
Lefy berharap pembentukan BUMD ini bukan sekadar pergantian pengelola, namun juga solusi nyata untuk permasalahan yang telah berlangsung lama. Perencanaan yang kurang matang dikhawatirkan hanya akan mengulang masalah yang sama.
Harapan Terhadap Solusi Parkir yang Lebih Baik
Masalah pungutan parkir liar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat diharapkan dapat teratasi dengan adanya BUMD. Pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terkontrol akan memberikan kenyamanan bagi warga Jakarta.
Lefy juga berharap BUMD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD DKI Jakarta. Pendapatan tambahan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga telah menyatakan akan mendiskusikan rencana pembentukan BUMD secara lebih detail. Ia mengakui bahwa sistem parkir di Jakarta perlu pembenahan karena tidak mengalami perubahan signifikan selama 15 tahun terakhir. Penerapan sistem nontunai (cashless) juga akan dipertimbangkan untuk meningkatkan tata kelola parkir.
Pramono Anung menekankan bahwa sistem parkir yang lebih baik akan menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Ia berharap permasalahan parkir liar yang selama ini meresahkan warga dapat segera terselesaikan.
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan perencanaan yang matang, diharapkan pembentukan BUMD khusus parkir ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah parkir di Jakarta dan meningkatkan kenyamanan serta pendapatan daerah.
Keberhasilan BUMD ini tergantung pada komitmen semua pihak untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.