Proses hilirisasi timah di Indonesia terhambat, demikian sorotan Anggota Komisi VI DPR, Firnando Ganinduto. Ia menilai kebijakan impor bebas bea masuk justru menghambat pertumbuhan industri timah dalam negeri.
Dua masalah utama menjadi penyebabnya: maraknya pertambangan ilegal dan minimnya insentif bagi pelaku hilirisasi. Pemerintah perlu segera mengatasi hal ini agar potensi timah Indonesia dapat dioptimalkan.
Pertambangan Ilegal Menggerus Industri Timah Nasional
Firnando Ganinduto menyoroti maraknya pertambangan timah ilegal sebagai penghambat utama hilirisasi.
Ia mengungkapkan temuan ini berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pertambangan tanpa izin merusak tatanan pertambangan dan merugikan negara. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini.
Kebijakan Impor Bebas Bea Masuk: Ancaman Bagi Hilirisasi
Larangan ekspor bahan mentah timah seharusnya mendorong hilirisasi. Namun, kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk impor solder justru kontraproduktif.
Hal ini melemahkan daya saing industri dalam negeri. Bagaimana industri lokal bisa bersaing jika produk impor bebas bea masuk?
Firnando mencontohkan keluhan dari Asosiasi Eksportir Timah, yang menyebutkan hanya 4 perusahaan yang melakukan hilirisasi sejak 2022. Jumlah ini sangat kecil dan menunjukkan lemahnya daya saing industri lokal.
Perlu Koordinasi Antar Kementerian
Kementerian Perdagangan perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperketat arus impor.
Tujuannya untuk melindungi industri lokal yang sedang dibangun. Kebijakan impor bebas bea masuk perlu ditinjau ulang.
Dukungan Konkret Bagi Pelaku Hilirisasi Masih Minim
Firnando juga menyoroti kurangnya dukungan konkret bagi pelaku hilirisasi timah.
Padahal, hilirisasi merupakan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Namun, nyatanya pelaku hilirisasi tidak mendapatkan insentif atau kebijakan khusus.
Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar kebijakan hilirisasi timah mendapat dukungan nyata.
Minimnya dukungan ini menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri timah nasional. Pemerintah harus memberikan insentif yang memadai agar industri timah Indonesia dapat bersaing di pasar global.
Dengan mengatasi masalah pertambangan ilegal, meninjau ulang kebijakan impor, dan memberikan dukungan konkret kepada pelaku hilirisasi, Indonesia berpotensi besar untuk memajukan industri timahnya dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Langkah-langkah konkret dan terkoordinasi dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hilirisasi timah yang sukses dan berkelanjutan di Indonesia.