Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menolak keras wacana penurunan komisi pengemudi taksi online dari 20 persen menjadi 10 persen. Mereka berpendapat, penurunan tersebut justru akan merugikan para pengemudi.
Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menjelaskan dampak negatif dari penurunan komisi tersebut. Hal ini bukannya akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi, melainkan justru sebaliknya.
1. Penurunan Komisi: Ancaman Bagi Ekosistem Taksi Online
Fahmi menilai, wacana penurunan komisi 10 persen merupakan preseden buruk bagi ekosistem transportasi online yang telah berjalan dengan baik.
Ia menekankan, industri taksi online terbukti mampu bertahan dalam situasi ekonomi global yang menantang, tanpa perlu subsidi pemerintah.
ORASKI berpendapat bahwa penurunan komisi akan berdampak pada kenaikan tarif bagi konsumen.
Kenaikan tarif ini berpotensi mengurangi jumlah pengguna layanan taksi online. Akibatnya, pendapatan pengemudi justru akan turun.
2. Desakan Subsidi Pemerintah untuk Pengemudi Taksi Online
Sebagai alternatif, Fahmi mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi kepada para pengemudi taksi online.
Ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk fokus pada pemberian subsidi, bukannya mengutak-atik aturan komisi.
Bentuk subsidi yang diusulkan meliputi penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) saat pembelian unit kendaraan.
Selain itu, ORASKI juga meminta subsidi untuk potongan pajak pembelian spare part serta program edukasi bagi para pengemudi.
Fahmi mencontohkan, program subsidi serupa telah diberikan pemerintah kepada taksi konvensional.
3. Asal Usul Usulan Penurunan Komisi dari BAM DPR
Usulan penurunan komisi bagi pengemudi taksi online ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Adian Napitupulu.
Adian berargumen bahwa komisi 20 persen dinilai tidak memberikan kesejahteraan yang cukup bagi pengemudi taksi dan ojek online.
Ia menilai, angka 10 persen sebagai kompromi yang lebih manusiawi.
Namun, pandangan Adian ini mendapat penolakan keras dari ORASKI.
ORASKI menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan pengemudi dan kelangsungan ekosistem transportasi online.
Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan subsidi yang lebih berkelanjutan dan efektif.
Perdebatan mengenai komisi ini menjadi sorotan penting dalam pengembangan ekosistem transportasi online di Indonesia.
Perlu ada kajian yang komprehensif untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, namun juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan.