Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) memberikan klarifikasi terkait Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Banyak kekhawatiran muncul mengenai dampak regulasi ini terhadap program gratis ongkir yang umum diberikan oleh platform e-commerce. Kominfo menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak membatasi praktik tersebut.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kominfo, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan secara rinci mengenai poin-poin penting dalam peraturan baru ini. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat dan berkelanjutan, bukan untuk membatasi promosi bisnis.
Gratis Ongkir E-commerce Tetap Aman
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2025 tidak mengatur atau membatasi promosi gratis ongkir yang selama ini menjadi daya tarik belanja online. Kominfo memastikan program ini tetap berjalan seperti biasa.
Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa regulasi ini berfokus pada hal yang berbeda. Fokusnya adalah pada pengendalian diskon ongkos kirim yang diberikan langsung oleh perusahaan kurir.
Regulasi Difokuskan pada Diskon Ongkir Kurir
Regulasi ini membatasi diskon ongkos kirim yang diberikan langsung oleh perusahaan kurir melalui aplikasi atau loket mereka. Pembatasan tersebut maksimal tiga hari dalam sebulan.
Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah praktik tarif murah yang merugikan kurir dan melemahkan daya tahan perusahaan logistik. Kominfo ingin memastikan keberlanjutan bisnis kurir.
Regulasi ini memperhatikan berbagai biaya operasional kurir, mulai dari biaya kurir itu sendiri, angkutan antarkota, penyortiran, hingga layanan tambahan. Tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan para kurir.
Menciptakan Ekosistem Layanan Pos yang Sehat dan Berkelanjutan
Kominfo menekankan bahwa tujuan utama regulasi ini adalah menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak. Hal ini termasuk melindungi kesejahteraan para kurir.
Konsumen tetap dapat menikmati gratis ongkir setiap hari, jika hal tersebut merupakan bagian dari strategi promosi e-commerce. Kominfo tidak mengatur hal tersebut.
Para kurir dianggap sebagai pahlawan logistik di era digital. Oleh karena itu, Kominfo berupaya melindungi mereka dari praktik bisnis yang menekan penghasilan mereka.
Regulasi ini disusun melalui dialog dan diskusi bersama pelaku industri kurir, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan.
PM Kominfo 8/2025: Layanan Pengiriman Setara di Seluruh Indonesia
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2025 resmi disahkan. Regulasi ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, adil, dan inklusif.
Regulasi ini menjawab tantangan transformasi digital dan peran sektor logistik yang semakin penting dalam perekonomian modern. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan.
Salah satu poin penting dalam PM 8/2025 adalah penetapan standar minimum waktu pengiriman. Tujuannya menjamin layanan pengiriman yang setara ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menekankan bahwa regulasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Distribusi nasional dianggap sebagai infrastruktur ekonomi dan sosial yang penting.
PM 8/2025 bertujuan untuk pemerataan layanan dan keadilan logistik di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas dan akses ekonomi ke seluruh daerah.
Payung Hukum Baru untuk Layanan Pos dan Kurir
PM 8/2025 menjadi payung hukum baru yang mendefinisikan ulang standar dan mekanisme operasional layanan pos dan kurir di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.
Pemerintah mendorong perluasan jangkauan layanan secara kolaboratif, peningkatan kualitas dan keandalan, serta penguatan perlindungan konsumen. Semua pihak diajak untuk berkolaborasi.
Sektor logistik memiliki peran krusial selama pandemi COVID-19. Layanan pengiriman menjadi penopang utama bagi masyarakat yang terisolasi.
Pengiriman jutaan paket setiap hari menjadi bukti ketahanan ekonomi dan solidaritas nasional. Sektor logistik menjadi pilar penting dalam mendukung ekonomi rakyat.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan signifikan sektor transportasi dan pergudangan, termasuk pos dan kurir, pada triwulan I 2025. Sektor ini juga menyerap jutaan tenaga kerja.
Kesimpulannya, regulasi baru ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, menjamin layanan pengiriman yang adil dan terjangkau di seluruh Indonesia, serta melindungi kesejahteraan para kurir tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis e-commerce.
